Target Investasi Rp3 Triliun pada 2026, DPRD Madiun Minta Perizinan Tak Berbelit
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Senin, 12 Jan 2026
- visibility 20
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun menargetkan realisasi investasi sebesar Rp3 triliun pada tahun 2026. Target tersebut dinilai realistis, bahkan berpeluang terlampaui, jika iklim investasi mampu dikelola secara ramah dan berorientasi pada kemudahan berusaha.
Komisi A DPRD Kabupaten Madiun menilai daerahnya memiliki modal strategis untuk menarik penanam modal. Ketua Komisi A, Purwadi, menyebut keberadaan dua gerbang keluar tol di wilayah Caruban dan Kecamatan Madiun menjadi keunggulan geografis yang tidak dimiliki semua daerah.
“Dua exit tol ini adalah pintu masuk utama investasi. Tinggal bagaimana pemerintah daerah memastikan bahwa kemudahan akses tersebut dibarengi dengan kemudahan prosedur,” kata Purwadi, Senin (12/1/2026).
Ia menekankan, kemudahan perizinan tidak berarti mengabaikan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Namun, bahasa regulasi dan mekanisme birokrasi harus disederhanakan agar tidak menimbulkan tafsir ‘sulit’ bagi investor.
“Jangan sampai sejak awal sudah ada kesan perizinan rumit. Itu pintu pertama investasi,” ujarnya.
Purwadi juga mengingatkan pentingnya integritas dalam pelayanan perizinan. Ia meminta agar pemerintah daerah memastikan tidak ada praktik pungutan liar maupun biaya di luar ketentuan resmi.
“Kalau sampai ada pungutan di luar aturan, itu justru merusak kepercayaan investor,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Selain persoalan perizinan, DPRD mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah-wilayah yang telah diproyeksikan sebagai kawasan investasi dan industri. Infrastruktur, menurut Purwadi, merupakan syarat dasar yang menentukan keputusan investor.
“Kalau infrastruktur belum siap, investor harus mengeluarkan biaya tambahan. Itu tentu menjadi pertimbangan serius dan bisa membuat mereka mengurungkan niat,” katanya. Ia menilai, penguatan infrastruktur dan kepastian perizinan harus berjalan beriringan. Tanpa dua hal tersebut, target investasi yang dicanangkan berpotensi sulit dicapai, meskipun Kabupaten Madiun memiliki posisi strategis di jalur ekonomi Jawa Timur.(Tov/Krs).
- Penulis: Tova Pradana
