Berita Terkini
Trending Tags

THR PPPK Paruh Waktu di Magetan Hanya Ratusan Ribu, Beredar Keluhan di Pesan Berantai

  • account_circle Kusnanto
  • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
  • visibility 267
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Pemkab Magetan tercatat memiliki total 1.118 PPPK Paruh Waktu, Foto : Kus-Sinergia

Sinergia | Magetan – Keluhan terkait besaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Kabupaten Magetan beredar luas melalui pesan berantai di aplikasi percakapan pada Sabtu (14/3/2026).

Dalam informasi tersebut disebutkan bahwa THR yang diterima para pegawai tidak mencapai satu juta rupiah, melainkan hanya berada di kisaran ratusan ribu.

Salah satu pengirim pesan menuliskan bahwa seluruh PPPK Paruh Waktu di berbagai organisasi perangkat daerah menerima THR dengan nominal sama, yaitu Rp418 ribu. Pesan itu juga berisi kebingungan terkait dasar penentuannya.

Pemkab Magetan tercatat memiliki total 1.118 PPPK Paruh Waktu, terdiri dari 38 tenaga pendidik dan 1.081 tenaga teknis yang tersebar di berbagai OPD.

Menanggapi isu tersebut, BKPSDM Kabupaten Magetan memastikan bahwa pemberian THR dihitung berdasarkan masa kerja PPPK Paruh Waktu.

Kepala BKPSDM Magetan, Masruri, menjelaskan bahwa masa kerja para pegawai paruh waktu itu baru berjalan dua bulan.

“Jika dilihat dari masa tugasnya, pegawai paruh waktu memang baru aktif sejak dua bulan terakhir,” ujar Masruri saat dihubungi melalui telepon, Senin (16/3/2026).

Ia juga menegaskan bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), yang mulai berlaku 1 Januari 2026 bagi seluruh PPPK Paruh Waktu yang ditempatkan di berbagai OPD.

“SPMT seluruh pegawai ditetapkan mulai awal tahun, dan itu menjadi dasar perhitungan,” jelasnya.

Masruri memastikan bahwa pencairan THR dilakukan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni Pemerintah Pusat RI melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 bagi aparatur negara dan penerima pensiun.

“Kami mengikuti regulasi yang berlaku, dan semoga THR yang diberikan tetap bisa membantu kebutuhan para pegawai menjelang Idulfitri,” tutupnya. (Kus)

Bagikan
  • Penulis: Kusnanto
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Keracunan Makanan juga Dialami Santri Ponpes di Bungkal Ponorogo

    Keracunan Makanan juga Dialami Santri Ponpes di Bungkal Ponorogo

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – Kasus dugaan keracunan makanan rupanya tidak hanya terjadi di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Rupanya kasus serupa juga terjadi di Desa Belang Kecamatan Bungkal. Belasan santri dan pengurus Pondok Pesantren Al Madinah mengalami gejala muntah dan diare usai menyantap sate gule dari katering yang sama seperti yang di Desa […]

    Bagikan
  • Kemarau Basah Ancam Petani Tembakau, Masa Tanam Mundur Hingga Juli

    Kemarau Basah Ancam Petani Tembakau, Masa Tanam Mundur Hingga Juli

    • calendar_month Selasa, 10 Jun 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun — Musim kemarau tahun ini tak sepenuhnya membawa angin segar bagi petani tembakau di Kabupaten Madiun. Fenomena cuaca tak lazim yang dikenal sebagai kemarau basah menjadi kekhawatiran tersendiri. Hal itu mengingat curah hujan masih terpantau tinggi di tengah musim yang semestinya kering. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi ini […]

    Bagikan
  • Bentuk Forum EIGERIAN, Eiger Wadahi Kolaborasi Antar Komunitas Petualang Madiun 

    Bentuk Forum EIGERIAN, Eiger Wadahi Kolaborasi Antar Komunitas Petualang Madiun 

    • calendar_month Senin, 24 Mar 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Ratusan anggota dari berbagai komunitas pecinta alam di Madiun Raya berkumpul dalam sebuah gathering bersama salah satu merek perlengkapan petualangan terbesar di Indonesia. Acara ini sekaligus menjadi momen peresmian forum EIGERIAN Madiun, wadah bagi para penggiat alam terbuka untuk berdiskusi dan berkolaborasi. EIGER Tropical Adventure, merek lokal yang telah berdiri […]

    Bagikan
  • Polemik TK Islam Masyitoh, Pemkot Madiun Sarankan Cari Lokasi Alternatif

    Polemik TK Islam Masyitoh, Pemkot Madiun Sarankan Cari Lokasi Alternatif

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 241
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun angkat bicara terkait polemik penggunaan fasilitas pendidikan oleh TK Islam Masyitoh di atas aset milik PCNU Kota Madiun di Jalan Alun-Alun Barat. Melalui Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun, Totok Sugiarto, Pemkot menegaskan telah mengambil langkah koordinatif untuk mencari solusi terbaik. Totok menjelaskan, […]

    Bagikan
  • Kejari Madiun Segera Sidangkan Kasus Dugaan Tipikor Pembebasan Lahan Tol

    Kejari Madiun Segera Sidangkan Kasus Dugaan Tipikor Pembebasan Lahan Tol

    • calendar_month Senin, 24 Feb 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 125
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun –  Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun dalam waktu dekat akan segera melakukan persidangan terhadap mantan Camat Sawahan, MSD. Yakni tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pembebasan tanah tol ruas Madiun-Kertosono di titik Desa Cabean, pada 2016-2017 lalu. “Segera, akan kami lakukan sidang pada tersangka mantan camat tersebut,” kata […]

    Bagikan
  • Disnakerin Kabupaten Madiun Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Evaluasi Pelayanan

    Disnakerin Kabupaten Madiun Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Evaluasi Pelayanan

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Madiun menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya menjaring aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait kualitas layanan publik, Selasa (09/12/2025). Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 yang mewajibkan setiap perangkat daerah penyelenggara layanan publik membuka […]

    Bagikan
expand_less