Berita Terkini
Trending Tags

Pedagang Alun-Alun Madiun Tolak Relokasi, Tuntut Kepastian Jam Operasional

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
  • visibility 630
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Pedagang kaki lima di kawasan Alun-Alun Kota Madiun tolak relokasi, (2/4/2026), Foto : Kris-Sinergia

Sinergia | Kota Madiun – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Madiun mendatangi Kantor Dinas Perdagangan setempat untuk meminta kejelasan terkait isu relokasi dan pengaturan jam operasional. Aksi ini dipicu kekhawatiran pedagang atas rencana pemindahan lokasi berjualan yang dinilai belum memiliki konsep matang.

Perwakilan pedagang, Dedy Luryanto, mengatakan para PKL menolak keras wacana relokasi yang belum memiliki konsep jelas. Menurutnya, lokasi tersebut tidak memadai dari segi sarana dan prasarana.

“Tempatnya tidak sesuai. Pedagang kami banyak, lebih dari 200 orang, tidak mungkin cukup. Fasilitas seperti tempat cuci dan pembuangan juga belum ada,” ujarnya.

Selain menolak relokasi, pedagang juga menuntut penyesuaian jam operasional. Mereka meminta diizinkan kembali berjualan mulai pukul 10.00 WIB, seperti aturan sebelumnya.

“Kalau sekarang baru boleh jam 12 siang, kami tidak maksimal. Baru beberapa jam sudah harus berhenti karena berganti dengan pedagang malam,” kata Dedy.

Pedagang lain, Sulaiman, menilai rencana relokasi terkesan tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan. Ia berharap pemerintah memiliki perencanaan yang jelas sebelum mengambil kebijakan.

“Kalau relokasi untuk meningkatkan pendapatan, kami setuju. Tapi kalau hanya memindahkan tanpa solusi, itu tidak adil. Kami ini mencari nafkah untuk keluarga,” katanya.

Image Not Found
PKL Alun-Alun Kota Madiun datangi Dinas Perdagangan, tolak relokasi dan minta jam jual dikembalikan. Foto : Kris-Sinergia

Dalam mediasi tersebut, pihak Dinas Perdagangan belum dapat memberikan keputusan karena pimpinan dinas sedang bertugas di luar. Pedagang pun memberi tenggat waktu hingga Senin mendatang untuk mendapatkan kejelasan.

“Kalau belum ada jawaban, kami akan lanjut mengadu ke pelaksana tugas (Plt),” ujar Dedy.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menyatakan belum ada pembahasan resmi terkait relokasi PKL. Ia menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menjaga kebersihan kawasan alun-alun melalui kegiatan kerja bakti bersama pedagang.

“Saya belum pernah menyampaikan soal relokasi. Fokus kami saat ini kebersihan dulu. Kami mengajak PKL untuk kerja bakti bersama menjaga lingkungan,” ujarnya.

Ia menduga aksi pedagang dipicu kesalahpahaman terkait ajakan kerja bakti yang disampaikan sebelumnya. Pemerintah kota, lanjutnya, tetap membuka komunikasi dengan pedagang untuk mencari solusi terbaik.

Hingga saat ini, aktivitas perdagangan di kawasan Alun-Alun Madiun masih berjalan normal sembari menunggu hasil keputusan dari pemerintah daerah. (Krs)

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • 20 Saksi Dihadirkan dalam Sidang Perkara Dugaan Korupsi Dana BOS SMK PGRI 2 Ponorogo

    20 Saksi Dihadirkan dalam Sidang Perkara Dugaan Korupsi Dana BOS SMK PGRI 2 Ponorogo

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Sidang kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK PGRI 2 Ponorogo terus bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo, Agung Riyadi, menyatakan majelis telah menghadirkan 20 saksi untuk memberikan keterangan. “Sejauh ini sudah ada 20 saksi yang kami hadirkan di persidangan. Tahapan pemeriksaan saksi […]

    Bagikan
  • Upaya Bipartit Deadlock, Tuntutan Eks Karyawan MUS Belum Menemukan Titik Temu

    Upaya Bipartit Deadlock, Tuntutan Eks Karyawan MUS Belum Menemukan Titik Temu

    • calendar_month Jumat, 5 Sep 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 151
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Negosiasi antara Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) dan manajemen Madiun Umbul Square (MUS) kembali berakhir tanpa kesepakatan. Hingga Jumat (05/09/2025), persoalan tunggakan gaji dan pesangon bagi 14 mantan karyawan masih belum terselesaikan. Ketua SBMR, Aris Budiono, menegaskan pihaknya menuntut pembayaran hak normatif karyawan senilai Rp504 juta. Angka itu terdiri dari […]

    Bagikan
  • Diduga Hilang Kendali, Mobil Pick Up Tabrak Sepeda Motor, Anak 4 Tahun Meninggal Dunia

    Diduga Hilang Kendali, Mobil Pick Up Tabrak Sepeda Motor, Anak 4 Tahun Meninggal Dunia

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 381
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Kecelakaan maut terjadi di Jalan Hayam Wuruk, masuk Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun pada Rabu (26/8/2026) sekitar pukul 10.15 WIB. Kecelakaan tersebut melibatkan mobil Pick Up nopol AG 8815 LE yang dikemudikan oleh IA (32) warga Wajak, Malang dengan sepeda motor yang dikendarai oleh SDR (73) warga Manguharjo Kota Madiun […]

    Bagikan
  • Seleksi Jalur Prestasi SMAN 1 Ponorogo Disorot, Kriteria Penerimaan Dipertanyakan

    Seleksi Jalur Prestasi SMAN 1 Ponorogo Disorot, Kriteria Penerimaan Dipertanyakan

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 219
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 1 Ponorogo menuai sorotan dari sejumlah orang tua calon peserta didik. Jalur prestasi menjadi perhatian setelah muncul berbagai pertanyaan terkait mekanisme seleksi dan transparansi penentuan peserta yang diterima. Keluhan dan pengaduan dari sejumlah wali murid bahkan ramai diperbincangkan di media sosial. Mereka mempertanyakan […]

    Bagikan
  • Kejaksaan Perpanjang Masa Tahanan Enam Tersangka Korupsi Pokir DPRD Magetan, Berkas Perkara Belum Rampung

    Kejaksaan Perpanjang Masa Tahanan Enam Tersangka Korupsi Pokir DPRD Magetan, Berkas Perkara Belum Rampung

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 268
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Masa penahanan enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Magetan periode 2020–2024 yang semula berakhir pada Selasa (12/5/2026), resmi diperpanjang. Keputusan ini diambil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan lantaran proses pemberkasan perkara masih berjalan dan belum dinyatakan lengkap. Perpanjangan penahanan dilakukan untuk memberi waktu kepada jaksa peneliti […]

    Bagikan
  • Seribu Guru Honorer Ponorogo Desak Pemkab Buka Akses Dapodik

    Seribu Guru Honorer Ponorogo Desak Pemkab Buka Akses Dapodik

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 266
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Sekitar seribu guru honorer di Kabupaten Ponorogo menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (26/5/2026), menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo membuka kembali akses Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Massa aksi bergerak dari Gedung DPRD Ponorogo menuju Kantor Pemkab Ponorogo untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib guru honorer non-Dapodik. Aksi tersebut diikuti guru honorer yang tergabung […]

    Bagikan
expand_less