Longsor, Banjir hingga Angin Kencang Mengintai Magetan, Kesiapsiagaan Diperkuat

Sinergia | Magetan – Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring datangnya musim hujan, Kabupaten Magetan mulai memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor. Sebanyak 150 personel gabungan dari unsur pemerintah daerah, kepolisian, relawan, hingga dunia usaha disiap siagakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana selama musim penghujan.

Kesiapan tersebut ditandai melalui Apel Kesiapan Tanggap Darurat Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Magetan Tahun 2026 yang digelar di halaman Polres Magetan, Rabu (4/11/2026). Apel ini menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi antar lembaga dalam menghadapi situasi darurat.

Kapolres Magetan AKBP Bagas Sancoyoning Aji mengatakan, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya bertumpu pada pengerahan personel saat terjadi kejadian, tetapi juga membutuhkan upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.

“Kurang lebih ada 150 personel gabungan dari seluruh elemen, baik pemerintah, Polres maupun relawan, untuk siap siaga mengantisipasi bencana hidrometeorologi,” ujar Bagas.

Menurutnya, Polres Magetan juga telah menginstruksikan jajaran untuk turun langsung ke masyarakat guna menyosialisasikan potensi bencana di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dilakukan menindaklanjuti instruksi Kapolda Jawa Timur sejak pekan sebelumnya.

Melalui para Bhabinkamtibmas, kepolisian melakukan identifikasi wilayah rawan sekaligus memberikan himbauan kepada warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana.

Bagas menekankan pentingnya masyarakat memahami langkah penyelamatan diri ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi maupun angin kencang. Warga diminta menghindari kawasan berisiko, seperti berada di bawah pohon besar, serta menjauhi daerah aliran sungai yang berpotensi mengalami peningkatan debit air.

“Musim hujan sudah dimulai sejak minggu kemarin. Kami menghimbau masyarakat untuk selalu siap siaga apabila terjadi curah hujan tinggi maupun angin kencang, serta mengetahui posisi yang aman,” tegasnya.

Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Radityo menyebut, kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur. Pemerintah, relawan, dan dunia usaha menjadi tiga pilar penting dalam upaya penanggulangan bencana.

Menurutnya, musim penghujan diprediksi berlangsung mulai akhir Oktober 2026 hingga Februari 2027 mendatang. Dalam periode tersebut, sejumlah ancaman bencana berpotensi meningkat, terutama tanah longsor, banjir, angin kencang, dan pohon tumbang.

“Apel ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan bentuk komitmen dan kesiapan kita dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Seluruh unsur, termasuk personil, peralatan, dan armada, harus selalu siap ketika kondisi darurat membutuhkan penanganan,” jelas Eka.

Dia mengungkapkan, Kecamatan Poncol, Plaosan, dan Panekan menjadi sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus terhadap potensi tanah longsor. Sementara itu, ancaman banjir selama ini kerap terjadi di Kecamatan Kartoharjo.

Namun, perkembangan kondisi cuaca juga menunjukkan potensi genangan di kawasan perkotaan Magetan. Meski genangan yang terjadi relatif singkat, kondisi tersebut tetap perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Selain itu, kejadian angin kencang di Kecamatan Kartoharjo beberapa waktu lalu menjadi pengingat pentingnya mitigasi terhadap ancaman pohon tumbang dan kerusakan bangunan. Sekitar 25 rumah dilaporkan terdampak, dengan mayoritas mengalami kerusakan ringan.

Eka menegaskan, pemeriksaan kondisi pohon di sepanjang jalan utama juga menjadi bagian penting dari upaya mitigasi. Pohon yang berpotensi tumbang perlu mendapat penanganan untuk meminimalkan risiko terhadap pengguna jalan maupun permukiman.

BPBD Magetan menilai, upaya penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan personel dan peralatan ketika bencana terjadi. Mitigasi atau langkah pencegahan sebelum bencana justru menjadi aspek penting untuk menekan dampak kerusakan maupun kerugian.

Mitigasi dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, sosialisasi wilayah rawan, serta penguatan infrastruktur pengendalian bencana. Sejumlah langkah mitigasi struktural juga dilakukan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), di antaranya pembuatan sodetan, normalisasi saluran, dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.

“Yang paling penting dalam penanggulangan bencana adalah prabencana, yakni mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan. Kalau kita terlambat melakukan mitigasi, dampaknya bisa berupa kerusakan yang lebih besar maupun biaya penanganan yang semakin tinggi,” ungkap Eka.

Dia menambahkan, tanggung jawab penanggulangan bencana bukan hanya berada di pundak BPBD. Seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait harus memiliki peran serta kesadaran yang sama dalam membangun kesiapsiagaan.

Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, kesiapan personel, serta langkah mitigasi sejak dini, pemerintah daerah berharap potensi bencana hidrometeorologi selama musim penghujan dapat diantisipasi secara optimal. Masyarakat juga diharapkan lebih tanggap terhadap perubahan cuaca dan segera melakukan langkah pengamanan apabila berada di wilayah rawan bencana. (Kus)