Pemkab Madiun Siapkan Strategi Penguatan Pesantren Tangguh Bencana

Sinergia | Madiun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mulai memperkuat kesiapsiagaan bencana di lingkungan pondok pesantren. Sebanyak 103 pondok pesantren dengan lebih dari 4.700 santri yang tersebar di 15 kecamatan menjadi sasaran penguatan mitigasi, mulai dari bencana alam, non alam hingga bencana sosial.

Langkah tersebut dibahas dalam sarasehan bersama para pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Madiun di aula gedung diklat BKPSM. Kegiatan ini mengusung tema Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam Penguatan Pesantren Tangguh Bencana.

Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, kesiapsiagaan menjadi hal penting mengingat bencana bisa terjadi sewaktu-waktu. Karena itu, upaya antisipasi harus dilakukan sejak dini agar risiko dan dampaknya dapat diminimalkan.

Menurutnya, Pemkab Madiun telah menerbitkan surat keputusan (SK) Bupati terkait penanganan bencana di berbagai sektor, termasuk lingkungan pondok pesantren.

“Karena mau tidak mau kita harus menghadapi bencana. Tetapi kalau sudah tanggap terlebih dahulu, kita tidak kaget. Intinya bagaimana bencana itu bisa kita antisipasi dan minimalisir dampaknya,” kata Hari Senin (9/11/2026).

Dia menilai pesantren perlu mendapat perhatian khusus karena tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan ibadah, tetapi juga tempat pengasuhan serta aktivitas sosial. Dengan jumlah ribuan santri, aspek keselamatan dan perlindungan mereka harus menjadi perhatian bersama.

Hari menyebut penguatan pesantren tangguh bencana membutuhkan komunikasi dan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah instansi seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Pekerjaan Umum dilibatkan untuk memberikan edukasi sesuai bidang masing-masing.

“Harapannya, pondok pesantren bisa menjadi lingkungan yang tangguh, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah. Mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, respons ketika terjadi bencana, hingga pemulihan setelah bencana,” jelasnya.

Materi kesiapsiagaan tidak hanya menyangkut gempa bumi, kebakaran, banjir, cuaca ekstrem, dan kekeringan. Pemkab juga menaruh perhatian terhadap potensi bencana nonalam, seperti wabah penyakit, serta bencana sosial yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan pesantren

Selain mitigasi bencana fisik, Pemkab Madiun juga menyoroti pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan pesantren. Hari menyatakan, pemerintah daerah membuka peluang melibatkan psikolog untuk memberikan edukasi dan pendampingan.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Muttaqin Dolopo, Anwar Sholeh Azarkoni, menyambut positif pelibatan pesantren dalam upaya pengurangan risiko bencana. Menurutnya, penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat.

Dia menilai tokoh agama dan pengasuh pesantren memiliki peran strategis dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat. 

“Kalau semua pihak dilibatkan dan mitigasinya tepat, insyaallah dampak bencana tidak begitu besar. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dan pesantren sangat penting untuk meminimalkan risiko bencana,” ujarnya.

Anwar juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan ulama dalam mengantisipasi bencana sosial. Menurutnya, persoalan sosial tidak hanya muncul di lingkungan pesantren, tetapi juga dapat terjadi di tengah masyarakat secara luas.

“Kalau ulama dan umaro bisa bersatu, insyaallah bencana sosial dapat diantisipasi dan diatasi,” pungkasnya. (Tov)