Pemkot dan DPRD Kota Madiun Tandatangani Nota Kesepakatan RPJMD 2025–2029
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Selasa, 22 Apr 2025
- visibility 169
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun resmi menandatangani nota kesepakatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029. Agenda ini menjadi langkah penting dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan, yang wajib selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Hal tersebut tertuang dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan RPJMD 2025-2029 Kota Madiun pada Selasa (23/04/2025).
Wali Kota Madiun, Maidi, menegaskan pentingnya RPJMD sebagai pedoman pembangunan agar tetap linier, tidak hanya dengan kebijakan pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi juga dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Madiun.
“RPJMD ini untuk memedomani kita semua. Arah pembangunan lima tahun ke depan harus jelas. Kota Madiun sudah saya susun, dan RPJMD-nya sudah linier antara pusat, provinsi, dan daerah,” jelas Wali Kota Madiun, Maidi.
Ia juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama dari RPJMD adalah menjaga dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini, Kota Madiun berada di papan tiga teratas di tingkat Jawa Timur. Maidi berharap pencapaian tersebut dapat terus dipertahankan melalui prioritas pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Dengan simbolisasi ini, kita tinggal gas. Tujuan akhir kita adalah mempertahankan dan meningkatkan IPM. Itu sudah menjadi skala prioritas nasional,” tegasnya.
Sementara, Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, turut memberikan pandangannya terkait proses penyusunan dokumen ini. Menurutnya, RPJMD merupakan blueprint yang menggambarkan program-program kepala daerah selama lima tahun ke depan.
“Saat ini masih tahap rancangan awal (ranwal), selanjutnya masuk ke tahap kedua yaitu rancangan akhir (rankir). Harapan kami, dokumen ini nanti jadi acuan utama kepala daerah. Jangan sampai ada program yang muncul tiba-tiba, tidak tertuang dalam RPJMD,” ujar Armaya.
DPRD sendiri menilai isi RPJMD sudah mengakomodasi kebutuhan dan visi kepala daerah. Ke depan, pengawasan akan terus dilakukan agar pelaksanaan program benar-benar sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati.
Surya – Sinergia
- Penulis: Kriswanto
