Fraksi Golkar Kritik Keras Pengelolaan PAD Magetan, Soroti PDAM dan Sistem Retribusi Manual
- account_circle Kusnanto
- calendar_month Kamis, 3 Jul 2025
- visibility 115
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Magetan – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Magetan melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Pandangan Umum (PU) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, mereka menyoroti lemahnya sistem yang dinilai semrawut dan membuka celah besar kebocoran.
Menurut anggota Fraksi Golkar, Didik Haryo, pengelolaan PAD hingga kini belum menunjukkan perbaikan signifikan. Ia menyoroti buruknya sistem pengendalian internal (SPI), terutama dalam pengelolaan retribusi di sektor wisata unggulan seperti Telaga Sarangan yang masih dijalankan secara manual.
“Bayar tiket, langsung masuk. Tidak ada sistem kontrol yang jelas di pintu masuk. Ini rawan sekali kebocoran,” ujar Didik di hadapan forum sidang paripurna.
Dorongan agar digitalisasi sistem retribusi segera diterapkan sudah lama disuarakan DPRD, namun hingga kini belum terealisasi. Didik menilai hal ini menunjukkan kurangnya komitmen dari pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan profesional.
Kritik tak hanya berhenti di sektor pariwisata. Fraksi Golkar juga menyorot buruknya kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Magetan yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya penyertaan modal yang telah digelontorkan pemerintah daerah.
“PDAM sudah dua kali menerima penyertaan modal miliaran rupiah, tapi kontribusinya ke PAD nyaris tak terasa. Bupati harus berani melakukan evaluasi total. Jangan sampai hanya jadi penyalur air biasa,” tegas Didik.
Ia mencontohkan bagaimana daerah lain telah memaksimalkan potensi usaha air, seperti pengembangan unit bisnis air minum dalam kemasan (AMDK), air tangki, hingga es kristal. Magetan, kata dia, perlu lebih progresif dan tidak tertinggal dari daerah yang bahkan lebih kecil.
Lebih jauh, Fraksi Golkar menyoroti lemahnya struktur PAD yang hanya menyumbang sekitar 13 persen dari total APBD. Didik memperingatkan bahwa ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat sangat berisiko.
“Kalau dana pusat terpangkas, kita bisa kolaps. Ini situasi serius, bukan sekadar kritik basa-basi,” katanya.
Ia juga menaruh harapan besar pada duet kepemimpinan baru Bupati Suprawoto Mantri dan Wakil Bupati Suyad Waluyo. Menurutnya, sudah waktunya birokrasi Magetan berbenah dan memprioritaskan reformasi manajemen keuangan daerah.
“Bu Mantri dan Kang Suyad harus berani menata ulang. Jangan sampai uang rakyat hanya menjadi beban, bukan menjadi sumber pemasukan,” tutupnya.
Kusnanto – Sinergia
- Penulis: Kusnanto
