Soal Distribusi Beras SPHP, Bulog : Proses Administrasi dan Verifikasi Outlet

Sinergia | Kab. Madiun – Perum Bulog Cabang Madiun mengakui distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah selatan Kabupaten Madiun belum merata. Hal ini disebabkan oleh proses administrasi dan verifikasi outlet pasar yang belum rampung.

“Hingga hari ini, total beras SPHP yang sudah kami salurkan sebanyak 15.500 kilogram, tersebar di enam outlet pasar. Sementara ini masih terbatas di dua titik, yakni Pasar Caruban Baru dan Pasar Sayur Caruban,” kata Pimpinan Cabang Bulog Madiun, Agung Sarianto, Senin (28/07/2025).

Beras SPHP merupakan salah satu instrumen intervensi pemerintah untuk meredam gejolak harga pangan. Di tengah tren kenaikan harga beras medium dan premium yang saat ini berkisar antara Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram, harga beras SPHP relatif lebih terjangkau, yakni Rp12.500 per kilogram.

Pantauan di Pasar Sayur Caruban menunjukkan aktivitas penjualan berjalan lancar. Warga tampak antusias membeli beras SPHP, meski dibatasi maksimal dua kemasan (masing-masing 5 kilogram) per orang.

“Iya, beras SPHP ini sangat kami butuhkan karena harganya murah dan kualitasnya bagus,” ujar Oky Maya Sofi, salah satu warga yang antre membeli beras.

Sulistyowati, pedagang beras SPHP di pasar tersebut, menyebut suplai beras dari Bulog berlangsung rutin setiap pekan. “Sudah dua minggu ini kami rutin menerima pasokan sebanyak 2 ton setiap pengambilan. Dalam seminggu saja bisa habis,” ujarnya.

Bulog menyatakan bahwa distribusi SPHP saat ini masih difokuskan ke outlet yang telah memenuhi persyaratan administratif. Proses distribusi juga melibatkan sistem digital Klik-SPHP, aplikasi yang memungkinkan kios pasar memesan, membayar, dan mencatat stok beras secara real time.

“Outlet pasar perlu mengajukan diri ke kami, lalu melengkapi dokumen agar bisa ditetapkan sebagai titik penyalur. Setelah itu, kami ajukan ke pusat agar outlet tersebut bisa masuk ke aplikasi Klik SPHP,” jelas Agung.

Dalam sistem tersebut, pedagang juga diwajibkan memperbarui data stok setiap kali terjadi transaksi dengan konsumen. Tujuannya agar distribusi bisa termonitor dan tidak terjadi penimbunan.

Selain melalui kios pasar, distribusi SPHP di Madiun juga dilakukan lewat jalur lain seperti Gerakan Pangan Murah, koperasi desa, outlet binaan pemerintah daerah, outlet BUMN, hingga instansi pemerintah.

Meski upaya penyaluran terus dilakukan, keterbatasan distribusi beras SPHP menjadi sorotan masyarakat. Terlebih di tengah tekanan ekonomi akibat lonjakan harga pangan, akses terhadap beras terjangkau menjadi kebutuhan mendesak.

Agung menegaskan, Bulog akan terus memperluas distribusi seiring dengan bertambahnya outlet yang telah lolos verifikasi. “Kalau stok habis, outlet bisa langsung mengajukan order kembali. Tidak ada jangka waktu khusus,” pungkasnya.

Tova Pradana – Sinergia