Dampak TKD Dipangkas, Pasokan Obat Suportif Posyandu di Magetan Berkurang

Sinergia | Magetan – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat mulai berdampak pada dukungan pembiayaan layanan Posyandu di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya pasokan obat-obatan suportif, seperti vitamin dan suplemen, yang selama ini menunjang kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Meski ruang fiskal semakin terbatas, Dinas Kesehatan (Dinkes) Magetan memastikan kegiatan Posyandu tetap berjalan rutin. Anggaran yang tersedia kini lebih diprioritaskan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan yang dinilai esensial.

Kepala Dinkes Magetan, Rohmat Hidayat, membenarkan adanya efisiensi anggaran, termasuk penurunan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat Dinkes harus menata ulang prioritas pengadaan dan distribusi kebutuhan kesehatan di tingkat masyarakat.

“Dari sisi kebutuhan obat memang berkurang, sehingga kami lebih memprioritaskan obat-obatan esensial. Misalnya untuk penanganan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes, serta kebutuhan Cek Kesehatan Gratis (CKG) tetap kami sediakan,” ujar Rohmat.

Menurut dia, pengurangan terutama dirasakan pada obat atau produk pendukung yang sifatnya suplementatif. Vitamin dan suplemen untuk menjaga daya tahan tubuh serta membantu mencegah malnutrisi menjadi bagian yang harus dikurangi pemenuhannya ketika anggaran mengalami penyesuaian.

Keterbatasan anggaran tersebut, kata Rohmat, tidak menghentikan pelayanan Posyandu yang kini telah menerapkan konsep Integrasi Layanan Primer (ILP).

Pelayanan Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada balita dan ibu, tetapi diarahkan menjadi bagian dari pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup. Pemeriksaan dan kegiatan promotif-preventif mencakup balita, remaja, ibu hamil, hingga kelompok lanjut usia.

“Posyandu itu fokusnya pada promotif dan preventif, bukan pengobatan kuratif. Jadi pemeriksaan kesehatan terintegrasi, penyuluhan, dan deteksi dini tetap berjalan lancar untuk seluruh warga desa,” jelasnya.

Rohmat menegaskan agenda pemeriksaan rutin dan penyuluhan kesehatan di masyarakat tetap dilaksanakan sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan. Masyarakat juga tetap diminta memanfaatkan Posyandu sebagai pintu pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa dan kelurahan.

Namun, konsekuensi efisiensi anggaran berpotensi merambah dukungan terhadap sejumlah kegiatan Posyandu. Selain ketersediaan obat suportif, alokasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dengan masalah gizi dan ibu hamil juga berpotensi mengalami penyesuaian.

Keterbatasan anggaran juga dapat berdampak terhadap dukungan operasional bagi kader Posyandu, termasuk besaran insentif maupun uang transportasi dalam menjalankan pelayanan di lapangan.

Dengan kondisi anggaran yang menyusut, Dinkes Magetan tetap menargetkan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) berlangsung secara rutin di 207 desa dan 28 kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan.

Pemerintah daerah akan mengoptimalkan anggaran yang masih tersedia, termasuk dukungan dari DAK nonfisik, agar pelayanan dasar tidak terhenti.

Rohmat mengatakan penyesuaian anggaran harus diikuti dengan pengaturan skala prioritas. Kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemeriksaan, deteksi dini, edukasi kesehatan, dan pencegahan penyakit tetap menjadi bagian utama pelayanan Posyandu.

“Tapi kalau dari kami, kegiatan-kegiatan yang di Posyandu insyaallah masih tetap berjalan. Kami ada support anggaran dari DAK nonfisik, meskipun jumlahnya juga berkurang. Bagaimana lagi, intinya tetap kami laksanakan kegiatan itu,” katanya.

Ia mengajak masyarakat tetap datang ke Posyandu sesuai jadwal yang ditetapkan di wilayah masing-masing. Sebab, layanan tersebut kini diperuntukkan bagi seluruh kelompok usia, bukan hanya balita dan ibu.

“Yang ada di desa, silakan datang ke Posyandu, nanti dilakukan pemeriksaan dan penyuluhan. Jadi tidak hanya melayani balita dan ibu saja, tapi seluruh warga masyarakat,” tandasnya. (Kus)