DPRD Kota Madiun Proses PAW Alm. Andi Raya, Usman Efendi Calon Pengganti Resmi
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
- visibility 55
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kota Madiun – Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) almarhum Andi Raya sebagai anggota DPRD Kota Madiun terus berjalan. Usman Efendi dipastikan akan menggantikan posisi Andi Raya sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, mengonfirmasi bahwa seluruh berkas administrasi dari pihak legislatif sudah disiapkan dan telah ditandatangani. Saat ini, berkas tinggal dikirim ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.
“Alhamdulillah berkas sudah diberikan ke Setwan, sudah saya tandatangani, dikirim ke KPU untuk verifikasi. Penggantinya Usman Efendi. Mudah-mudahan dalam tempo secepatnya, atau menunggu hasil dari Gubernur. Yang jelas paling lambat 4 sampai 5 hari verifikasi di KPU,” ujar Armaya pada Senin (14/07/2025).
Sementara itu, Ketua KPU Kota Madiun, Pita Anjarsari, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat permintaan verifikasi dari pimpinan DPRD terkait nama calon PAW yang diajukan. KPU pun melakukan verifikasi dan klarifikasi secara administratif untuk memastikan validitas dokumen yang diterima.
“Kami menerima surat dari pimpinan dewan dengan permintaan verifikasi calon PAW berdasarkan hasil perolehan suara di Pemilu 2024 lalu. KPU melakukan verifikasi administratif dan klarifikasi dokumen untuk memastikan dokumen tersebut benar-benar berasal dari DPC PDIP,” jelas Pita.
Dari hasil verifikasi, KPU menyatakan bahwa Usman Efendi adalah calon pengganti sah yang menempati urutan suara terbanyak setelah almarhum Andi Raya. Usman memperoleh 772 Suara pada Pemilu 2024 lalu. Selanjutnya, KPU akan melaksanakan rapat pleno dan menyerahkan hasilnya ke DPRD Kota Madiun.
“Setelah kami membalas surat dari DPRD, selanjutnya DPRD akan berkirim surat ke Gubernur melalui Pemerintah Kota untuk proses pengusulan SK pengangkatan. Mengenai jangka waktu, Pemkot punya waktu 7 hari, dan dari Gubernur maksimal 14 hari. Sementara KPU membalas surat ke DPRD dalam jangka waktu 5 hari,” tambah Pita.
Surya – Sinergia
- Penulis: Kriswanto
