Duh ! Sekolah Rakyat Rintisan Magetan Batal, Ini Alasannya

Sinergia | Magetan – Rencana Pemerintah Kabupaten Magetan membentuk Sekolah Rakyat (SR) rintisan dipastikan batal. Setelah sebelumnya sempat menyiapkan Gedung Graha Pusat Literasi Plaosan sebagai lokasi sementara, namun kini memilih langsung membangun Sekolah Rakyat permanen dengan skala penuh.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Elmy Kurniarto Widodo. Menurutnya, Magetan tidak masuk dalam daerah pelaksana Sekolah Rakyat rintisan dan diarahkan langsung menuju pembangunan sekolah permanen oleh pemerintah pusat.

“Magetan tidak ditetapkan untuk rintisan. Kita langsung sekolah baru,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemkab Magetan sempat merancang sekolah rintisan sebagai tahap awal program Sekolah Rakyat. Bahkan, Graha Literasi Plaosan telah diproyeksikan menjadi lokasi sementara dengan kapasitas awal sekitar 100 siswa tingkat SD dan SMP.

Namun, rencana tersebut akhirnya tidak berlanjut setelah pemerintah pusat meminta kesiapan pembangunan sekolah permanen lengkap dengan lahan yang memadai.

Untuk mendukung proyek tersebut, Pemkab Magetan telah menyiapkan lahan lebih dari enam hektare di wilayah Manisrejo, Kecamatan Karangrejo. Akan tetapi, proses pembangunan masih terkendala kesiapan lahan karena sebagian besar area belum dilakukan pengurukan.

Dari total lahan yang tersedia, baru sekitar satu hektare yang selesai dipersiapkan. Kondisi itu membuat Pemkab kini mengajukan tambahan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kita diminta komitmennya untuk kesiapan lahan. Yang diuruk baru satu hektare, sehingga kami mengajukan apakah tersedia anggaran untuk melanjutkan pengurukan,” kata Elmy.

Berdasarkan estimasi pemerintah daerah, biaya pengurukan lahan mencapai sekitar Rp1 miliar per hektare. Dengan kebutuhan lahan lebih dari enam hektare, total anggaran pematangan lahan diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp6 miliar.

Sementara itu, pembangunan fisik Sekolah Rakyat permanen diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar yang bersumber dari APBN melalui pemerintah pusat.

Pemerintah pusat nantinya akan menangani pembangunan gedung melalui Kementerian Pekerjaan Umum setelah kesiapan lahan dinilai memenuhi syarat. Meski demikian, hingga kini penetapan resmi dari Kementerian Sosial masih belum diterbitkan. Pemkab Magetan juga memastikan sekolah tersebut belum bisa beroperasi pada tahun ajaran terdekat.

“Kalau daerah lain yang dibangun sekarang untuk tahun ajaran ini. Kalau kita kemungkinan untuk tahun ajaran berikutnya,” jelasnya.

Pada tahap awal operasional, Sekolah Rakyat Magetan dirancang membuka empat rombongan belajar yang terdiri dari dua kelas jenjang SD dan dua kelas jenjang SMP. Masing-masing kelas akan diisi sekitar 40 siswa sehingga total kapasitas awal mencapai 160 siswa.

Ke depan, kompleks pendidikan tersebut dirancang berkembang hingga jenjang SMA dalam satu kawasan terpadu.

Saat ini, Dinas Sosial mulai melakukan tahap pra-pendataan calon siswa dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan kelompok masyarakat miskin sebagai sasaran utama program.

Sementara untuk tenaga pendidik, rekrutmen akan dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Batalnya Sekolah Rakyat rintisan membuat target operasional program di Magetan mundur. Namun di sisi lain, Pemkab kini berpeluang langsung memiliki kompleks Sekolah Rakyat permanen dengan kapasitas lebih besar dan fasilitas yang lebih lengkap dibanding konsep rintisan sebelumnya. (Kus)