Wamenko Pangan Panen Jagung di Ponorogo, Dorong Swasembada Pangan

Sinergia | Ponorogo – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, bersama Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita melakukan panen jagung di kawasan lahan Perhutani, Kelurahan Ronosentanan, Kecamatan Siman, Sabtu (4/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat program swasembada pangan nasional.

Panen dilakukan di lahan jagung seluas sekitar 198 hektare yang dikelola masyarakat di kawasan Perhutani. Pemerintah berharap optimalisasi lahan tersebut mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, mengatakan sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Sepanjang tahun 2025, luas panen jagung di Ponorogo mencapai sekitar 39 ribu hektare dengan produksi 284 ribu ton. Sementara luas panen padi mencapai sekitar 74 ribu hektare dengan produksi 436 ribu ton.

Menurutnya, capaian tersebut menempatkan Ponorogo sebagai salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Ponorogo juga tercatat mencapai 71,22 poin.

“Berkaca capaian tersebut, Ponorogo menjadi salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur. Indeks ketahanan pangan kita mencapai 71,22 poin. Kita bersyukur Ponorogo dianugerahi tanah yang subur, namun yang lebih kami syukuri adalah kami memiliki petani-petani yang hebat dan tidak lelah berinovasi,” kata Lisdyarita.

Sementara itu, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama para petani, untuk bersama-sama mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah daerah juga diminta terus mengawal program pemerintah pusat agar target tersebut dapat tercapai.

Hanif menyebut produksi jagung nasional pada 2025 menunjukkan tren positif. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 16,16 juta ton, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram.

Di sisi lain, produksi beras nasional mencapai lebih dari 34,69 juta ton, sementara kebutuhan nasional berada di kisaran 30 hingga 32 juta ton per tahun. Kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah untuk tidak lagi mengimpor beras maupun jagung.

“Di dalam instrumen ketahanan pangan hal yang tidak kalah penting adalah menetapkan neraca komoditas. Ini menjadi instrumen kita impor atau tidak. Pemerintah menyampaikan bahwa kita tidak lagi impor beras dan jagung, artinya seluruh rangkaian kegiatan impor wajib disesuaikan. Upaya pemerintah sangat serius untuk membangun ketahanan pada komoditas utama, yaitu padi dan jagung,” ujarnya.

Hanif juga mengapresiasi produktivitas pertanian di Ponorogo. Dengan luas lahan sekitar 35 ribu hektare, petani mampu melakukan pola tanam hampir tiga kali dalam setahun, yakni rata-rata dua kali padi dan satu kali jagung, sehingga luas panen mencapai sekitar 74 ribu hektare.

Selain peningkatan produksi, ia menegaskan pentingnya tata kelola pertanian yang baik, penguatan rantai pasok, serta pemanfaatan teknologi modern agar sektor pertanian semakin efisien. Ia juga mengajak generasi muda untuk ikut terjun ke dunia pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

“Penggunaan teknologi diwajibkan di sini. Kalau kita masih melakukan cara-cara konvensional, maka nilainya tidak akan efisien. Kita memposisikan diri membangun ketahanan pangan, jangan sampai kendor,” tegas Hanif. (Ega)