DPRD Kota Madiun Angkat Bicara Soal SPMB SMA 2026, SOROTI Ribuan Lulusan SMP Tak Tertampung di SMA Negeri

Sinergia| Kota Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun kembali menyoroti persoalan klasik dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Kalangan legislatif menilai keterbatasan daya tampung SMA negeri yang menyebabkan banyak lulusan SMP sederajat tidak tertampung masih menjadi pekerjaan rumah yang terus berulang setiap tahun.

Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, mengatakan berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD, Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jawa Timur Wilayah Madiun, dan Dinas Pendidikan Kota Madiun, terjadi ketimpangan cukup besar antara jumlah lulusan SMP sederajat dengan kuota SMA negeri.

Tahun ini, jumlah lulusan SMP sederajat di Kota Madiun mencapai 3.825 siswa, sementara total pagu SMA negeri hanya 1.649 kursi. Sebaliknya, SMK negeri masih memiliki daya tampung mencapai 2.461 kursi.

“Kalau dihitung secara keseluruhan antara SMA dan SMK sebenarnya masih ada kelebihan daya tampung sekitar 7,09 persen atau 285 kursi. Masalahnya, mayoritas masyarakat Kota Madiun masih lebih memilih SMA daripada SMK,” ujar Armaya, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, berkurangnya kuota SMA negeri salah satunya dipicu oleh perubahan status SMA Negeri 3 Madiun menjadi SMA Negeri Taruna Angkasa. Hal itu berdampak pada sistem penerimaan peserta didiknya kini berskala nasional dan mengurangi kuota reguler bagi siswa Kota Madiun.

“Ini terjadi setiap tahun. Tentunya harus ada kebijakan, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, agar seluruh lulusan bisa tertampung,” tegasnya.

Armaya menilai persoalan tersebut akan terus menjadi rapor tahunan apabila tidak ada intervensi kebijakan. Apalagi, Kota Madiun memiliki wilayah yang relatif kecil, sekitar 33 kilometer persegi, dengan 14 SMP negeri serta sejumlah SMP swasta dan MTs yang setiap tahun meluluskan ribuan siswa.

Karena itu, DPRD mendorong Cabdindik Jawa Timur mempertimbangkan sejumlah langkah, mulai dari penambahan rombongan belajar (rombel) dengan memaksimalkan kapasitas kelas hingga pembangunan SMA negeri baru.

“Diskresinya sekarang ada di situ. Apakah rombel bisa ditambah untuk meminimalisasi siswa Kota Madiun yang tidak mendapatkan SMA negeri. Kalau tidak ada solusi atau diskresi, setiap tahun akan terus seperti ini,” katanya.

Meski demikian, Armaya mengimbau semua pihak tidak saling menyalahkan. Menurutnya, keterbatasan kuota merupakan dampak regulasi yang membutuhkan penyelesaian bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Harapan saya, semua siswa di Kota Madiun bisa bersekolah di SMA negeri. Jangan sampai warga sudah tinggal di kotanya sendiri, tetapi tidak bisa sekolah di kotanya sendiri,” ujarnya.

Senada, Ketua Komisi I DPRD Kota Madiun, Didik Yulianto, mengatakan jumlah SMA negeri di Kota Madiun saat ini hanya lima sekolah, yakni SMAN 1, SMAN 2, SMAN 4, SMAN 5, dan SMAN 6. Kondisi tersebut membuat daya tampung tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP setiap tahun.

Menurut Didik, penyebab utama berkurangnya kuota reguler adalah perubahan status SMAN 3 menjadi SMAN 3 Taruna Angkasa. Di sisi lain, jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar juga dibatasi melalui Peraturan Gubernur dengan kapasitas maksimal 36 siswa per kelas.

“Penyebab utamanya jelas, kuota reguler berkurang karena SMAN 3 sekarang menjadi SMAN 3 Taruna Angkasa. Ditambah lagi pagu per kelas sudah diatur maksimal 36 siswa,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka pendek, DPRD mengimbau masyarakat mulai mempertimbangkan SMK negeri yang masih memiliki kuota cukup besar. Pihaknya juga meminta Cabdindik memberikan prioritas kepada lulusan asal Kota Madiun agar dapat tertampung di SMK negeri.

Sementara bagi calon siswa yang tetap memilih jalur SMA, Didik menyarankan memanfaatkan sekolah swasta. DPRD, kata dia, telah berkomunikasi dengan Cabdindik agar sekolah swasta dapat menyediakan program beasiswa bagi siswa yang tidak tertampung di SMA negeri.

“Bagi warga yang tetap ingin masuk SMA, sekolah swasta menjadi opsi yang logis. Kami sudah berkomunikasi agar sekolah swasta juga menyiapkan program beasiswa sehingga dapat meringankan biaya masyarakat,” katanya.

Untuk solusi jangka panjang, Komisi I DPRD Kota Madiun secara resmi mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar menambah unit SMA negeri baru, seperti pembangunan SMAN 7 Madiun atau mengembalikan fungsi reguler SMAN 3 guna mengakomodasi kebutuhan pendidikan warga Kota Madiun.

“Kami akan terus mengawal dan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi agar penambahan kuota maupun pembangunan SMA negeri baru dapat segera terealisasi sehingga hak pendidikan warga Kota Madiun benar-benar terpenuhi,” pungkas Didik. (Krs)