Gaji ASN Magetan Aman hingga 2027, Tetapi Pemkab Belum Pastikan Periode Berikutnya

Sinergia | Magetan – Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, masih aman setidaknya hingga 2027. Namun, pemerintah daerah belum dapat memberikan kepastian mengenai kemampuan membiayai belanja pegawai setelah periode tersebut.

Kepastian pembayaran gaji hingga 2027 disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magetan, Masruri. Menurut dia, kebutuhan anggaran untuk 1.118 PPPK paruh waktu telah dimasukkan dalam perencanaan penganggaran hingga 2027.

Selain itu, Pemkab Magetan masih memiliki sekitar 3.600 PNS yang kebutuhan belanjanya juga telah diperhitungkan dalam kemampuan keuangan daerah untuk dua tahun mendatang.

“Kalau lebih detailnya di BPKPD. Secara garis besar tidak ada PHK,” kata Masruri.

Meski demikian, pernyataan tersebut belum menjawab secara rinci bagaimana skema pembiayaan PPPK paruh waktu setelah 2027. Ketika ditanya mengenai kemampuan fiskal daerah untuk melanjutkan pembayaran gaji setelah periode tersebut, Masruri meminta persoalan teknis penganggaran dikonfirmasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

“Kalau detailnya mungkin bisa lihat di BPKPD,” ujarnya.

Persoalan belanja pegawai tersebut muncul di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah akibat kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Pada 2025, alokasi TKD secara nasional tercatat sekitar Rp869 triliun setelah mengalami pengurangan dari sekitar Rp919 triliun. Artinya, terdapat penurunan sekitar Rp50 triliun.

Tekanan fiskal berlanjut pada 2026. Alokasi TKD turun menjadi sekitar Rp693 triliun atau berkurang sekitar Rp176 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Bagi daerah, berkurangnya TKD berarti semakin sempitnya ruang anggaran untuk membiayai program pembangunan maupun belanja wajib. Pemerintah daerah harus semakin selektif menentukan prioritas agar kebutuhan rutin tetap terpenuhi tanpa mengorbankan pelayanan publik dan pembangunan.

Di Magetan, dampaknya antara lain terlihat pada sektor infrastruktur. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan jalan yang pada 2025 mencapai sekitar Rp21 miliar, pada 2026 turun menjadi sekitar Rp7 miliar.

Dengan demikian, terjadi pengurangan sekitar Rp14 miliar atau mencapai 66,7 persen.

Penurunan anggaran tersebut menjadi gambaran bagaimana tekanan transfer pusat dapat berimbas langsung terhadap kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan.

Di sisi lain, belanja pegawai merupakan kebutuhan yang bersifat wajib dan harus dipenuhi pemerintah daerah. Karena itu, kemampuan membayar gaji ASN tidak hanya ditentukan oleh jumlah pegawai, tetapi juga kondisi pendapatan daerah, transfer pemerintah pusat, serta kebijakan penganggaran.

Pemkab Magetan sendiri telah menyiapkan anggaran sekitar Rp40,2 miliar pada 2026 untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi ASN, termasuk PPPK paruh waktu. Jumlah PPPK paruh waktu yang tercatat sebagai penerima alokasi tersebut mencapai sekitar 1.118 orang.

Di tengah kondisi fiskal yang semakin ketat, tantangan Magetan ke depan adalah menjaga agar belanja wajib, terutama gaji ASN, tetap terpenuhi tanpa semakin mengurangi porsi anggaran untuk pembangunan.

Kondisi tersebut membuat kepastian hingga 2027 menjadi penting, tetapi sekaligus menyisakan pertanyaan besar untuk tahun-tahun berikutnya.

Dengan jumlah PPPK paruh waktu yang mencapai lebih dari seribu orang, keberlanjutan pembiayaannya akan sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah serta kebijakan transfer pemerintah pusat ke depan.

Untuk dua tahun ke depan, Pemkab Magetan menyatakan gaji ASN masih aman. Namun setelah 2027, pemerintah daerah belum berani memberikan kepastian. (Kus)