Pasca Insiden Dugaan Keracunan MBG, Pemkot Madiun Perkuat Pengawasan SPPG
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
- visibility 308
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Madiun – Pemerintah Kota Madiun memastikan akan mengambil langkah usai peristiwa dugaan keracunan makanan yang menimpa belasan siswa SDN 1 Demangan pada Kamis (15/4/2026) lalu. Evaluasi akan dilakukan menyeluruh kepada Satua Pelayanan Pemenuhan Gizi ,(SPPG) di Kota Madiun. Langkah ini dilakukan untuk memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga di seluruh titik pelaksanaan program.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, mengatakan agenda koordinasi dengan SPPG yang semula dijadwalkan pekan ini terpaksa diundur dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Seluruh SPPG harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah kota sifatnya memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan program MBG sejauh ini telah dilakukan secara berkala oleh dinas terkait melalui sistem pelaporan digital. Setiap perkembangan di lapangan dilaporkan secara langsung kepada BGN melalui aplikasi yang telah terintegrasi.
“Monitoring sudah dilakukan melalui aplikasi, dan semuanya di-update ke BGN,” jelasnya.
Terkait standar kelayakan, sekitar 80 persen SPPG di Kota Madiun saat ini telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara sisanya masih dalam proses verifikasi yang membutuhkan waktu untuk pemeriksaan lapangan dan administrasi.
Meski demikian, Pemkot Madiun menegaskan bahwa kewenangan pemberian sanksi atau punishment terhadap pelanggaran berada di tangan BGN sebagai otoritas program.
“Untuk sanksi ditentukan oleh BGN, kami hanya melaporkan hasil di lapangan,” katanya.
Pasca insiden dugaan keracunan, langkah cepat juga telah dilakukan dengan pengambilan sampel makanan untuk diuji. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari laporan evaluasi yang dikirimkan ke pusat.
Ke depan, Pemkot Madiun memastikan evaluasi akan dilakukan secara objektif dengan melibatkan seluruh dinas terkait. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan program MBG sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Evaluasi pasti dilakukan secara fair. Semua dinas turun untuk memastikan kejadian seperti kemarin tidak terulang lagi,” pungkasnya. (Krs)
- Penulis: Kriswanto
- Editor: Diez
