Pemkab Madiun Bakal Sidak 47 Dapur MBG Usai Lebaran, Pengawasan Kualitas Makanan Diperketat

Sinergia | Madiun — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun berencana memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah Hari Raya Idul Fitri 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap dapur-dapur MBG yang telah beroperasi di wilayah Kabupaten Madiun. Rencananya, sidak akan menyasar 47 SPPG yang saat ini melayani penerima manfaat program tersebut.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Baperida Kabupaten Madiun, Ika Yuli Karyani, mengatakan jadwal sidak masih disusun sembari memetakan lokasi dapur MBG yang akan diperiksa.

“Setelah Lebaran ini Insya Allah kami akan melakukan evaluasi terhadap 47 SPPG di Kabupaten Madiun. Evaluasi itu dikemas dalam bentuk sidak. Saat ini kami masih menyusun jadwal dan memetakan lokasi SPPG,” ujar Ika usai rapat koordinasi evaluasi program MBG di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun, Kamis (12/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, Pemkab Madiun akan menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan standar operasional program dijalankan dengan baik. Beberapa dinas yang dilibatkan antara lain Dinas Lingkungan Hidup untuk meninjau instalasi pengolahan air limbah (IPAL), Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta Dinas Pendidikan yang memantau optimalisasi jumlah penerima manfaat.

Menurut Ika, evaluasi menyeluruh penting dilakukan karena masih ditemukan dapur MBG yang dinilai belum konsisten dalam menerapkan standar yang telah ditetapkan. Ia menegaskan, meski sejumlah SPPG telah mengantongi sertifikat kelayakan sanitasi, penerapannya di lapangan harus tetap dijaga secara berkelanjutan.

“Bisa saja mereka sudah memiliki SLHS, tetapi dalam praktiknya belum maksimal. Padahal standar itu harus dijalankan secara konsisten untuk menjaga kualitas makanan,” jelasnya.

Selain aspek sanitasi, pengawasan juga akan menitikberatkan pada kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan kepada siswa dan kelompok sasaran lainnya.

“Semua tahapan harus diperhatikan kualitasnya. Termasuk menu yang disajikan harus benar-benar mengandung gizi sesuai standar yang diharapkan,” katanya.

Program MBG sendiri merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi bagi generasi muda. Sasaran penerima manfaat meliputi siswa PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Pemkab Madiun menilai pengawasan terhadap dapur MBG menjadi langkah penting untuk memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. “Kami sebagai pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan program strategis nasional ini, sekaligus melakukan pendampingan dan pembinaan agar kinerja SPPG semakin optimal,” tutup Ika.(Tov).