Sigit Budiarto Dilantik Sekda Madiun, Bupati Madiun Tekankan Peran Sentral Penggerak Birokrasi

Sinergia | Madiun — Pemerintah Kabupaten Madiun akhirnya mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dengan pejabat definitif. Bupati Madiun, Hari Wuryanto, melantik Sigit Budiarto sebagai Sekda Kabupaten Madiun dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan di Pendopo Muda Graha, Rabu (29/4/2026).

Pelantikan ini dilakukan setelah jabatan Sekda sebelumnya yang dipegang Tontro Pahlawanto berakhir pada Desember 2025. Sejak saat itu, posisi strategis tersebut sempat mengalami kekosongan hingga akhirnya diisi secara definitif.

Selain Sekda, Bupati juga melantik dua pejabat manajerial lainnya, yakni Hermin Indah Palupi sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Rejeki Eni Damayanti sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan di dinas yang sama.

Pengisian Jabatan Sesuai Regulasi

Dalam sambutannya, Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa pelantikan ini telah melalui mekanisme dan regulasi yang berlaku. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, termasuk Sekda, mengacu pada Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif.

Selain itu, proses pelantikan juga didasarkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengangkatan pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta telah mengantongi persetujuan dari Gubernur Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Yang jelas kita harus tetap taat dengan regulasi. Alhamdulillah minggu kemarin pencabutannya sudah dari Kemendagri, sehingga kita bisa menyiapkan pelantikan ini dengan baik,” ujar Hari Wuryanto.

Bupati menekankan bahwa Sekda memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak birokrasi sekaligus pimpinan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.

Menurutnya, Sekda berperan layaknya “dirigen” yang mengorkestrasi seluruh perangkat daerah agar berjalan selaras dalam mencapai visi dan misi pemerintah daerah.

“Sekda itu pemimpin tertinggi ASN di Kabupaten Madiun. Jadi semua harus loyal dan patuh. Sekda harus menjadi teladan karena setiap ucapan dan kebijakannya akan diikuti oleh seluruh ASN,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa keberadaan Sekda definitif akan mempercepat pengambilan keputusan dan eksekusi program pemerintah, sehingga tidak hanya bergantung pada kepala daerah.

Bupati berharap, dengan dilantiknya Sekda definitif, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Madiun dapat semakin meningkat.

“Harapannya pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik. Dengan Sekda definitif, proses eksekusi program bisa lebih cepat,” katanya.

Sementara itu, terkait posisi Kepala Dinas Dukcapil yang masih kosong, Bupati menyebut proses pengisian masih berlangsung dan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

Usai dilantik, Sekda Kabupaten Madiun Sigit Budiarto menegaskan komitmennya untuk mengonsolidasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah.

Sebagai koordinator OPD, ia akan mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas, termasuk peluncuran program unggulan yang dinilai strategis bagi masyarakat.

“Sebagai koordinator OPD, kami akan mengonsolidasi seluruh tugas dan fungsi untuk mendukung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Sigit.

Ia juga menyoroti pentingnya inovasi di tengah keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, setiap OPD dituntut untuk kreatif dan mampu menghadirkan terobosan baru guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

“Untuk kemajuan daerah di tengah tekanan fiskal, dibutuhkan inovasi. Ini akan kami dorong agar OPD terus berkreasi,” katanya.

Sigit menegaskan bahwa seluruh kinerja pemerintah daerah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Semua indikator kinerja yang ditetapkan pemerintah pusat pada akhirnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami,” pungkasnya. (Tov)