Sinergia | Kota Madiun – Wali Kota Madiun, Maidi menekankan agar seluruh proyek strategis tahun 2026 masuk tahap lelang paling lambat Februari mendatang. Hal itu ditekankan dihadapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pada Selasa (13/01/2026) di aula resto Ayam Pemuda Kota Madiun. Hal itu agar proyek dapat segera dikerjakan tidak mepet akhir tahun.
“Jadi Februari semua proyek besar sudah lelang. Tidak boleh mepet akhir tahun. Itu tidak boleh. Kalau lelangnya Desember, waktunya habis. Evaluasi dan pengawasan tidak mungkin maksimal,” ujar Maidi.
Lebih lanjut, lelang sejak awal tahun memberi ruang pengawasan lebih panjang dan terukur. Mulai pengadaan, evaluasi, hingga pelaksanaan pekerjaan bisa dikontrol ketat. “Kalau lelang baru dilakukan menjelang akhir tahun itu bisa berpengaruh kepada kualitas pekerjaan berisiko yang menurun. Apalagi kalau waktu pengawasan habis,” imbuhnya.
Wali Kota menegaskan jika seluruh proses pengadaan nantinya dilakukan secara terbuka dan daring. Bahkan, pengawasan dapat diakses oleh lembaga pengawasan maupun aparat penegak hukum. “Semua pengadaan saya online-kan. KPK boleh lihat, BPK juga online semua,” katanya.
Maidi menekankan, perlunya evaluasi yang memakan waktu panjang. Hal itu agar hasil pekerjaan benar-benar berkualitas dan sesuai aturan.
“Bukan evaluasinya yang pendek. Justru harus panjang. Jangan kejar-kejaran waktu di akhir tahun. Ini pembenahan tata kelola. Pekerjaan harus rapi, transparan, dan bisa diawasi dari awal,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Madiun Malik Asmany mengungkapkan OPD di lingkup Pemkot Madiun telah diminta segera menyusun paket pekerjaan prioritas, khususnya proyek konstruksi yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang.
“Sejak perencanaan langsung direview Inspektorat, supaya saat masuk pengadaan sudah siap. Kalau sampai gagal tender atau harus retender, masih ada ruang waktu agar proyek tetap selesai sesuai target,” jelasnya.
Saat ini, Bagian PBJ tengah mendampingi OPD dalam pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) agar seluruh paket tercatat sejak awal. Hal itu agar pengadaan proyek dapat cepat tertib dan tepat sasaran.(Kris).
