By
Sinergia | Ponorogo – Sejumlah pejabat teras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (22/10/2025). Pertemuan yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tersebut bukan agenda pemeriksaan, melainkan rapat evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024–2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, membenarkan agenda tersebut. Ia menyebut, undangan koordinasi itu tidak hanya ditujukan kepada Ponorogo, tetapi juga kepada sejumlah pemerintah daerah lainnya secara bergiliran.
“Ya benar, kami diundang resmi oleh KPK. Insyaallah semua hadir. Pertemuan dijadwalkan pukul 09.00 WIB,” kata Agus Pram.
Menurutnya, rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis, khususnya terkait penyaluran keuangan daerah dalam berbagai program, termasuk dana hibah dan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Agus Pram menambahkan, selain dirinya, rombongan Pemkab Ponorogo yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Bupati Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Lisdyarita, pimpinan DPRD, Inspektur Inspektorat, Kepala DPUPKP, Kepala Bapperida, serta beberapa kepala dinas terkait penyusunan APBD.
“Pertemuan ini merupakan bagian dari pembinaan dan koordinasi. Jika ada hal yang perlu disempurnakan, akan kami tindak lanjuti pada penyusunan APBD 2026,” ujarnya.
Dalam agenda tersebut, KPK memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2024–2025 sekaligus memberikan catatan perbaikan untuk penganggaran tahun berjalan. Evaluasi juga mencakup efektivitas program pembangunan dan kepatuhan pelaporan keuangan daerah.
“Termasuk pembahasan soal pokir, apakah sudah sesuai dengan hasil reses atau masih memerlukan penyesuaian. Semua dibahas secara terbuka,” pungkasnya.
Ega Patria – Sinergia
