Simak Pidato Kenegaraan Presiden RI, DPRD Madiun Dorong Pemda Fokus Stabilitas Ekonomi
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month 50 menit yang lalu
- visibility 48
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sinergia | Madiun — Jajaran legislatif bersama eksekutif dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026). Pidato kenegaraan tersebut disaksikan secara langsung melalui siaran dari Gedung Nusantara DPR RI di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahannya. Di antaranya pelaksanaan 121 kebijakan transformatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen, hingga capaian swasembada pada delapan komoditas pangan.
Presiden juga menekankan berbagai agenda strategis pemerintah, termasuk untuk memperkuat perekonomian nasional.
DPRD Kabupaten Madiun menyoroti pentingnya menerjemahkan capaian pemerintah pusat menjadi program yang berdampak bagi masyarakat daerah. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menilai pidato kenegaraan tersebut merupakan bentuk laporan pemerintah pusat mengenai capaian sekaligus evaluasi atas kinerja yang telah dijalankan.
Fery menegaskan keberhasilan program pemerintah pusat tidak bisa dilepaskan dari kondisi masing-masing daerah. Karena itu, DPRD Kabupaten Madiun mendorong agar kebijakan nasional dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
Fery menilai kebutuhan utama masyarakat saat ini bukan sekadar bertambahnya program pemerintah, melainkan terciptanya stabilitas ekonomi dari tingkat pusat hingga daerah.
“Yang dibutuhkan masyarakat Indonesia sebenarnya ingin kestabilan ekonomi. Harapannya ekonomi bisa stabil dari pusat sampai bawah,” ujarnya.
Ia mengakui upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak mudah. Terlebih, pemerintah daerah menghadapi kondisi anggaran yang semakin terbatas.
Karena itu, DPRD Kabupaten Madiun akan mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi dan mencari ruang kebijakan yang memungkinkan program prioritas tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
“Keadaan seperti apa pun, anggaran dari pusat juga sudah berkurang. Kita pun PAD tidak mau meningkatkan. Kita lihat nanti bagaimana kita bisa mendorong dan mencapai apa yang kita harapkan,” kata Fery.

Sementara itu Bupati Madiun Hari Wuryanto. Ia memastikan program ketahanan pangan daerah berjalan searah dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Untuk Kabupaten Madiun kita sudah surplus. Kita tetap pertahankan. Mudah-mudahan meskipun kemarau, petani tetap panen,” kata Hari.
Hari Wuryanto menyebut pelaksanaan program cek kesehatan gratis di daerahnya telah mencapai 47 persen. Capaian tersebut ditargetkan terus meningkat hingga mencapai 70 persen pada akhir 2026.
“Alhamdulillah Kabupaten Madiun sampai ini sudah mencapai 47 persen. Targetnya akhir tahun ini 70 persen. Mudah-mudahan bisa tercapai,” ujar Hari.
Pemkab Madiun juga masih berupaya memperkuat ketersediaan tenaga kesehatan. Salah satunya dengan mengusulkan tambahan tenaga medis, terutama dokter spesialis, agar kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan dapat ditingkatkan.
Hadir dalam agenda itu Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, Forkopimda, serta sejumlah instansi vertikal. (Tov)
- Penulis: Tova Pradana
- Editor: Diez



