Soal Pembagunan Kantor Desa, Kades Serag : Pembangunan Multi Year, 2026 Dianggarkan Rp110 Juta

Sinergia | Ponorogo — Dua tahun setelah dibongkar, gedung Kantor Desa Serag, Kecamatan Pulung, hingga kini belum sepenuhnya berdiri kembali. Kondisi tersebut memicu keresahan warga karena pelayanan administrasi desa sementara dilakukan di gedung yang berada di lingkungan TK.

Persoalan ini bahkan berujung pada aksi tirakatan yang digelar puluhan warga di bekas lokasi Kantor Desa Serag, Sabtu (26/9/2026) malam. Warga meminta pemerintah desa membuka informasi mengenai kepastian pembangunan kantor serta pelayanan administrasi masyarakat.

Menanggapi protes tersebut, Pemerintah Desa Serag memastikan pembangunan kembali kantor desa mulai direalisasikan pada 2026. Namun, pembangunan tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap lintas tahun dengan target akhir bangunan dua lantai.

Kepala Desa Serag Haryadi mengatakan, pada tahun ini pemerintah desa menganggarkan sekitar Rp110 juta untuk pembangunan tahap awal berupa satu lantai.

“Jadi kita menganggarkan itu kan step by step, untuk tahun ini kita membangun satu tingkat dulu, nggih. Satu tingkat dulu sesuai dengan anggaran yang Rp110 juta itu dulu,” kata Haryadi, Senin (28/9/2026).

Menurut Haryadi, pembangunan kantor desa memang direncanakan secara bertahap lantaran sumber pembiayaan yang digunakan bukan berasal dari Dana Desa. Rencana pembongkaran hingga pembangunan kembali, kata dia, telah masuk dalam Musrenbang dan RPJM Desa.

Target akhirnya, bangunan kantor desa akan terdiri dari dua lantai. Penyelesaian lantai berikutnya akan dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya dengan mencari sumber pembiayaan lain, di antaranya melalui pendapatan asli desa (PAD) dan pengajuan proposal bantuan.

“Untuk tahun kedepannya, kita mengingatkan juga kita mencari PAD dan juga memasukkan beberapa proposal. Kemarin banyak yang menawari proposal kita masukkan,” ujarnya.

Haryadi mengakui pembangunan tahap awal semula ditargetkan mulai pada Agustus 2026. Namun, pelaksanaannya mengalami penundaan karena pemerintah desa masih disibukkan berbagai kegiatan dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Meski demikian, Haryadi memastikan persiapan pembangunan telah dilakukan. Material disebut telah tersedia dan pemerintah desa juga telah menentukan waktu pelaksanaan.

Pemdes Serag, lanjutnya, juga telah berkonsultasi dengan pihak Kecamatan Pulung dan Inspektorat berkaitan dengan administrasi serta pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah desa berharap pembangunan tahap awal tersebut dapat segera dimulai sehingga kantor desa kembali dapat digunakan untuk pelayanan masyarakat.

Terkait persoalan pelayanan administrasi warga yang saat ini dilakukan di gedung yang berada di lingkungan TK, Haryadi membantah jika pemerintah desa disebut meminjam gedung TK untuk dijadikan kantor sementara.

Ia menjelaskan, bangunan tersebut sebenarnya merupakan aset yang diperoleh desa melalui bantuan keuangan sekitar 2021 atau 2022. Awalnya bangunan itu diperuntukkan bagi kegiatan PKK.

Karena belum digunakan secara maksimal, bangunan tersebut kemudian dipinjamkan kepada pihak TK untuk kegiatan PAUD.

“Yang meminjam itu bukan kita, Mas. Jadi kita dikasih, kalau tidak salah 2022, dua kalau enggak 2021, kita itu dapat BK berupa gedung. Nah, gedung itu kita gunakan untuk gedung PKK. Daripada kosong, itu kemarin dipinjam TK. Jadi yang meminjam itu TK, Mas. Bukan kita yang meminjam TK,” jelasnya.

Selain pembangunan kantor desa, persoalan lain yang sebelumnya menjadi sorotan warga adalah banner realisasi APBD desa yang mencantumkan nominal berbeda dari data sebenarnya.

Haryadi menyebut kesalahan tersebut bukan berasal dari data APBD, melainkan murni kesalahan dalam proses pencetakan banner.

Menurutnya, banner yang bermasalah langsung diganti sehari setelah persoalan tersebut muncul dan menjadi pembicaraan di media sosial.

Sementara terkait tuntutan transparansi terhadap sejumlah kegiatan yang disebut warga belum jelas atau mangkrak, seperti kereta wisata, balon, lampu, hingga tempat sampah, Haryadi meminta persoalan tersebut dikonfirmasi langsung kepada perangkat desa.

“Untuk lebih rincinya mungkin jenengan bisa rawuh, Mas, seperti di jam kerja. Mungkin nanti di situ ada rekan-rekan perangkat semua, jadi bisa menjelaskan dari A sampai Z-nya,” ujarnya.

Haryadi juga mempersilakan masyarakat maupun media untuk memantau langsung proses pembangunan Kantor Desa Serag.

Ia menegaskan pemerintah desa terbuka terhadap kritik serta siap memberikan penjelasan mengenai berbagai persoalan yang dipertanyakan masyarakat.

Sebelumnya, puluhan warga Desa Serag menggelar aksi tirakatan di bekas Kantor Desa Serag pada Sabtu (26/9/2026) malam. Aksi tersebut menjadi bentuk keresahan warga setelah gedung kantor desa dibongkar sekitar dua tahun lalu, sementara pembangunan kembali belum terealisasi secara penuh.

Selama kondisi tersebut, pelayanan administrasi masyarakat dilakukan di gedung lain yang berada di lingkungan TK. Warga pun meminta kepastian kapan kantor desa dapat kembali dibangun dan digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat.(Ega)