Tuntas Cari Lokasi, Pemkot Madiun Tetapkan Bengkok Winongo untuk Sekolah Rakyat
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Jumat, 28 Nov 2025
- visibility 28
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kota Madiun – Upaya menghadirkan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Madiun akhirnya menemukan titik terang. Setelah dua lokasi sebelumnya tidak memenuhi kriteria, pemerintah pusat memberikan persetujuan penggunaan lahan eks tanah bengkok Kelurahan Winongo yang berada di barat Kantor Kecamatan Manguharjo sebagai area pembangunan SR.
Kepala Dinsos-PPPA Kota Madiun, Heri Suwartono, mengungkapkan bahwa proses penetapan lokasi berlangsung cukup panjang. Lokasi pertama di kawasan Manguharjo dekat ring road dinilai tidak layak karena luasnya tidak mencukupi. Sementara opsi kedua di wilayah Kranggan terhalang keberadaan jalan kabupaten yang membuat lahan tidak utuh.
“Pemerintah pusat membutuhkan satu hamparan lahan. Dari seluruh opsi, hanya eks Bengkok Winongo yang sesuai,” jelasnya.
Pemerintah pusat menetapkan standar minimal lahan untuk pendirian SR, yakni seluas 6,8 hektare untuk tiap daerah. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, Pemkot Madiun kini bergerak merampungkan proses administrasi. Heri menjelaskan bahwa ada tahapan lanjutan jika lahan yang dipilih berstatus sawah terlindungi. “Harus ada pengajuan ke BPN untuk perubahan pemanfaatan lahan agar bisa masuk program nasional,” ujarnya.
Setelah seluruh persyaratan administrasi beres, pembangunan akan dilanjutkan dengan pengeringan lahan dan penandatanganan kontrak antara pemerintah pusat dan pihak terkait. Pemerintah pusat menanggung penuh biaya pembangunan, sementara Pemkot Madiun berkewajiban menyediakan lahan hibah.
Sementara itu, Dinsos-PPPA mulai melakukan pemetaan calon peserta didik melalui data dapodik serta kategori ekonomi berdasarkan desil. SR ditujukan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Meski jumlah penduduk relatif kecil, Heri optimistis kuota dapat dipenuhi. “Jumlah warga desil 1–2 sekitar 10 persen, dan itu sudah mencukupi,” tuturnya. (Sur/Krs).
- Penulis: Kriswanto
