Kementerian PU Survei 2 Lahan Sekolah Rakyat di Kota Madiun
- account_circle Kriswanto
- calendar_month 4 jam yang lalu
- visibility 19
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menyiapkan dua calon lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang kini memasuki tahap survei oleh tim teknis Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pengecekan telah dilakukan pada Jumat (20/2/2026) lalu sebagai bagian dari proses verifikasi lokasi program nasional tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, menjelaskan bahwa terdapat dua opsi lahan yang diajukan kepada pemerintah pusat. Lokasi pertama berada di belakang Perumahan Griya Sakinah Al-Kautsar, Jalan Ring Road Barat. Opsi kedua terletak di kawasan Winongo, tepatnya di selatan rel kereta api sekitar Jalan Minak Kuncar.
“Tim teknis dari Kementerian PU meninjau kondisi fisik lahan, mulai dari aksesibilitas, kontur tanah, hingga kesiapan dokumen pendukung untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Soeko.
Menurutnya, selain aspek teknis, kelengkapan administrasi menjadi perhatian utama. Seluruh persyaratan yang diminta Kementerian PU maupun Kementerian Sosial (Kemensos) harus segera dipenuhi. Ia pun telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempercepat penyusunan dokumen.
“Dokumen yang diperlukan harus segera dilengkapi. Apa pun syarat dari kementerian, Pemkot harus siap,” tegasnya.
Pemkot Madiun menyiapkan lahan seluas kurang lebih 8 hektare untuk pembangunan SR. Meski desain awal mengacu pada prototipe dari pemerintah pusat, kemungkinan akan dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil di lapangan.
“Di prototipe sudah ada konsepnya. Namun, melihat kondisi lahan, desain bisa saja disesuaikan,” jelas Soeko.
Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang menyasar masyarakat pada kelompok desil 1 hingga 5 atau kelompok ekonomi terbawah. Konsep pendidikan yang diterapkan adalah sistem asrama (boarding school) dengan pemenuhan kebutuhan siswa secara terpadu, mulai dari pendidikan hingga kebutuhan harian.
“Karena ini boarding school, seluruh kebutuhan siswa dipenuhi dalam satu sistem yang komprehensif,” tambahnya.
Soeko memastikan, keberadaan Sekolah Rakyat tidak akan berbenturan dengan kebijakan pendidikan gratis tingkat SD dan SMP yang telah berjalan di Kota Madiun. Pasalnya, program ini memiliki segmentasi penerima manfaat yang berbeda dan secara khusus ditujukan bagi masyarakat paling rentan secara ekonomi.
“Ini program nasional untuk desil terbawah, sehingga tidak tumpang tindih dengan kebijakan yang sudah ada,” pungkasnya.(Krs).
- Penulis: Kriswanto
- Editor: Buyung
