Data Stunting BPS Dengan Pemkab Selisih, Bupati Madiun : Metode Pengukuran Lapangan Lebih Riil
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month 3 jam yang lalu
- visibility 52
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
sinergia | Madiun — Pemerintah Kabupaten Madiun mengklaim berhasil menekan angka stunting hingga menyentuh 5,23 persen pada 2026. Capaian itu bahkan hampir menyamai target nasional bebas stunting yang dipatok sebesar 5 persen pada 2045. Namun di tengah keberhasilan tersebut, muncul perbedaan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang masih mencatat prevalensi stunting Kabupaten Madiun sebesar 10,22 persen.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, data hasil Bulan Timbang Februari 2026 menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Madiun berada pada angka 5,23 persen. Data tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap 97 persen balita menggunakan alat ukur elektronik yang telah tervalidasi.
“Hasil rembug stunting ini luar biasa. Kami berharap kedepan bisa diturunkan lagi untuk menyiapkan generasi masa depan sekaligus membantu pemerintah pusat,” kata Hari Wuryanto, Senin (22/6/2026).
Perbedaan angka yang cukup jauh dengan data BPS menjadi perhatian serius Pemkab Madiun. Menurut Hari, metode pengukuran langsung di lapangan dinilai lebih mencerminkan kondisi riil dibandingkan data berbasis sampling.
Untuk itu, Pemkab Madiun berencana mengundang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Kesehatan, hingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat dan provinsi pada pelaksanaan Bulan Timbang Agustus 2026 mendatang.
“Kami ingin semua pihak hadir menyaksikan langsung agar data di BPS nanti bisa diubah atau disesuaikan dengan realita lapangan,” ujarnya.
Hari Wur optimistis Kabupaten Madiun dapat mencapai status bebas stunting lebih cepat dari target nasional. Pasalnya, angka prevalensi saat ini sudah sangat dekat dengan target nasional jangka panjang yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai intervensi yang dilakukan secara berkala setiap enam bulan serta kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat.
Selain itu, program pemberian makanan tambahan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
“Dampak pemberian makanan tambahan termasuk program Makan Bergizi Gratis sangat terasa. Kini intervensinya menyeluruh untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita hingga lansia,” tandasnya.
Pemkab Madiun berharap tren penurunan stunting ini dapat terus berlanjut sehingga kualitas sumber daya manusia di daerah dapat meningkat dan mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (Tov)
- Penulis: Tova Pradana
- Editor: Diez
