Rabu, 18 Nov 2026
Trending Tags

Bantuan Rp3 Juta per RT Mulai Disalurkan di Magetan, Sasar 4.061 RT Desa

  • account_circle Kusnanto
  • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
  • visibility 225
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Program Guyub Rukun sasar 4.061 RT di wilayah desa. Foto : Kus-Sinergia

Sinergia | Magetan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan resmi meluncurkan penyaluran bantuan keuangan sebesar Rp3 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT) melalui Program Guyub Rukun. Program yang menjadi salah satu janji politik Bupati dan Wakil Bupati Magetan tersebut mulai direalisasikan secara bertahap pada akhir Juni 2026.

Peluncuran program dilakukan bersamaan dengan dimulainya penyaluran bantuan kepada sejumlah RT di beberapa kecamatan. Secara keseluruhan, bantuan tersebut menyasar 4.061 RT di wilayah desa dengan total anggaran mencapai Rp12,183 miliar.

Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, mengatakan bantuan tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan penyelesaian berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan. Menurutnya, penggunaan dana sepenuhnya ditentukan melalui musyawarah warga RT agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Hari ini kita me-launching bantuan Rp3 juta untuk RT. Saya berharap penggunaannya sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh RT. Yang paling mengetahui kebutuhan lingkungan adalah warga RT sendiri, sehingga penggunaannya harus berdasarkan hasil musyawarah warga dengan tetap mengacu pada rambu-rambu yang telah ditetapkan,” ujar Nanik, Selasa (30/6/2026).

Image Not Found
Pemkab Magetan mulai salurkan bantuan Rp3 juta per RT. Foto : Kus-Sinergia

Ia menjelaskan, penyaluran belum dilakukan secara serentak di seluruh wilayah karena dilakukan bertahap. Setiap hari, pemerintah menjadwalkan pencairan di sekitar tiga kecamatan hingga seluruh RT penerima memperoleh bantuan. Setelah proses penyaluran selesai, Pemkab Magetan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana tersebut.

Kepala DPMD Magetan, Parminto Budi Utomo, mengatakan pihaknya menargetkan seluruh bantuan sudah tersalurkan pada minggu pertama Juli 2026. Penyaluran dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan perbankan dalam memproses ribuan transaksi ke rekening RT.

“Dari total 4.061 RT di desa, dana yang akan disalurkan mencapai Rp12,183 miliar. Penyaluran dilakukan bertahap karena harus menyesuaikan kemampuan BPRS dalam memproses pencairan. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2026, setelah dana masuk ke rekening desa, maksimal dalam waktu 1 x 24 jam harus diteruskan ke rekening RT,” jelas Parminto.

Ia menambahkan, dengan kapasitas penyaluran sekitar dua hingga tiga kecamatan setiap hari, seluruh proses diperkirakan rampung pada pekan pertama Juli.

Program Guyub Rukun sendiri telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur tata cara penganggaran, penyaluran, penggunaan, hingga pelaporan bantuan keuangan khusus kepada RT.

Parminto menegaskan, dana bantuan tidak boleh digunakan untuk membayar honor pengurus RT. Sebaliknya, anggaran diprioritaskan untuk mendukung penanganan lingkungan, pengelolaan sampah, kegiatan sosial dan budaya, pemberdayaan masyarakat, serta program tematik desa yang disepakati melalui musyawarah warga.

“Prinsipnya, seluruh penggunaan dana harus berangkat dari kebutuhan dan permasalahan yang ada di lingkungan RT. Selama tidak digunakan untuk honorarium pengurus RT dan diputuskan melalui musyawarah warga, maka penggunaan dana tersebut diperbolehkan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Selain itu, setiap RT penerima bantuan diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat 10 Januari pada tahun anggaran berikutnya. DPMD juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap guna memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai aturan.

Sementara itu, untuk RT yang berada di wilayah kelurahan, penyaluran bantuan belum dilakukan bersamaan dengan desa. Pemerintah Kabupaten Magetan masih menyiapkan mekanisme penganggaran melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kelurahan, sehingga penyalurannya diperkirakan baru dapat dilakukan sekitar Oktober hingga November 2026. (Kus)

Bagikan
  • Penulis: Kusnanto
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usai OTT oleh KPK, Rumah Kelahiran Bupati Sugiri Terpantau Sepi

    Usai OTT oleh KPK, Rumah Kelahiran Bupati Sugiri Terpantau Sepi

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 349
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Wartawan Sinergia Mediatama melakukan penelusuran ke rumah tempat kelahiran Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di wilayah Desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Dari pantauan di lokasi pada Sabtu (08/11/2025) siang, suasana rumah bercat abu-gelap dengan halaman luas itu tampak sepi. Tak terlihat aktivitas berarti. Salah satu kerabat yang ditemui di sekitar rumah […]

    Bagikan
  • Proses PAW di DPRD Magetan Dinilai Cacat Hukum, Kuasa Hukum Gus Wakhid Ajukan Gugatan PMH

    Proses PAW di DPRD Magetan Dinilai Cacat Hukum, Kuasa Hukum Gus Wakhid Ajukan Gugatan PMH

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 202
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Polemik adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kabupaten Magetan dari fraksi PKB terus berlanjut. Proses pergantian terhadap Nur Wakhid disebut-sebut berjalan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Nurcahyo, kuasa hukum Gus Wakhid, menilai keputusan tersebut dilakukan secara terburu-buru dan mengabaikan prinsip dasar demokrasi. Menurutnya, tindakan pimpinan DPRD Magetan dalam […]

    Bagikan
  • Penerimaan Jaspel Berbeda Antar Pegawai, Plt Direktur RSUD Caruban Madiun Membuka Rumusnya

    Penerimaan Jaspel Berbeda Antar Pegawai, Plt Direktur RSUD Caruban Madiun Membuka Rumusnya

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Mandor
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Anggaran jasa pelayanan (Jaspel) kesehatan RSUD Caruban Kabupaten Madiun tahun 2026 mencapai sekitar Rp38 miliar. Namun, dana tersebut tidak dibagikan secara rata kepada seluruh pegawai karena besaran yang diterima masing-masing tenaga kesehatan ditentukan berdasarkan indeks dan pendapatan pelayanan. Plt Direktur RSUD Caruban, dr Selly Fitriani, menjelaskan pembagian Jaspel mengacu pada ketentuan […]

    Bagikan
  • Mutasi Segera ! Tahun 2025 ada 4 Pejabat Pensiun, dan 4 OPD Dijabat Bukan Definitif

    Mutasi Segera ! Tahun 2025 ada 4 Pejabat Pensiun, dan 4 OPD Dijabat Bukan Definitif

    • calendar_month Kamis, 13 Mar 2025
    • account_circle Sinergia Mediatama
    • visibility 399
    • 1Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Gerbong mutasi dalam waktu dekat sudah siap dirombak Baperjakat. Apalagi tahun 2025, terdapat nama sejumlah pejabat pada eselon 2 yang memasuki masa pensiun ataupun dinas dan camat yang terpaksa di isi pejabat pelaksana tugas (Plt). Bupati Madiun Hari Wuryanto memberi sinyal jika seluruh OPD sudah masuk ke dalam radar dan […]

    Bagikan
  • Kejari Kota Madiun Geledah Kantor Bawaslu, Dalami Dugaan Korupsi

    Kejari Kota Madiun Geledah Kantor Bawaslu, Dalami Dugaan Korupsi

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 256
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun menggeledah kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun, Rabu (19/8/2026). Penggeledahan dilakukan tim penyidik sebagai bagian dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Kasi Intelijen Kejari Kota Madiun Aldy Slesviqtor Hermon membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk mendukung proses penyidikan yang saat […]

    Bagikan
  • Kekeringan Meluas, BPBD Ponorogo Distribusikan 31 Ribu Liter Air Bersih

    Kekeringan Meluas, BPBD Ponorogo Distribusikan 31 Ribu Liter Air Bersih

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo terus melakukan penanganan terhadap dampak kekeringan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah. Hingga 31 Agustus 2026, BPBD mencatat telah mendistribusikan sebanyak 31.000 liter air bersih kepada warga terdampak di dua wilayah. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Ponorogo, Masun, mengatakan laporan mengenai kekeringan telah diterima dari […]

    Bagikan
expand_less