Senin, 16 Nov 2026
Trending Tags

Hanya Fraksi Demokrat yang Bacakan Pandangan Umum LKP APBD 2025, Soroti Akurasi Anggaran hingga Nasib UMKM Magetan

  • account_circle Kusnanto
  • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
  • visibility 261
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Nasib UMKM dan Pasar Baru Magetan jadi perhatian DPRD. Foto : Kus-Sinergia

Sinergia | Magetan – Fraksi Partai Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Magetan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pembacaan tersebut dilakukan atas persetujuan seluruh peserta rapat, sementara fraksi-fraksi lainnya memilih menyerahkan dokumen pandangan umum secara tertulis kepada pimpinan sidang.

Pandangan umum Fraksi Demokrat dibacakan oleh Sekretaris fraksi, Wahyu Kurniawan, Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan daerah, bukan sekadar memenuhi agenda rutin tahunan.

“Pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2025 bukanlah sekadar memenuhi ritual agenda tahunan pembahasan anggaran, melainkan momentum strategis bagi DPRD bersama pemerintah daerah untuk menilai, mengukur, dan melakukan pembenahan demi perbaikan tata kelola keuangan dan pemerintahan daerah di masa mendatang dengan mempertimbangkan aspek akuntabilitas, manajemen, transparansi serta keseimbangan antar generasi,” ujar Wahyu saat membacakan pandangan umum Fraksi Demokrat.

Fraksi Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Magetan atas keberhasilannya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, fraksi tersebut mengingatkan agar capaian tersebut tidak dimaknai bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sepenuhnya bebas dari persoalan.

“Pencapaian opini WTP dari BPK RI atas LKPD 2025 merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Namun, perlu dicatat bahwa opini WTP tidak serta merta berarti sempurna. Temuan dan rekomendasi BPK menjadi data yang sangat berharga bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke depan,” kata Wahyu.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat mengajukan 22 pertanyaan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Magetan. Fraksi meminta penjelasan mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, penguatan sistem pengendalian internal, besaran anggaran pelestarian lingkungan, hasil audit BLUD dan BUMD, hingga langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti ketepatan perencanaan APBD setelah proyeksi defisit sebesar Rp109,65 miliar justru berakhir menjadi surplus Rp26,13 miliar. Fraksi mempertanyakan akurasi penyusunan target makro APBD, meningkatnya nilai SiLPA, tren penurunan belanja modal, hingga menurunnya insentif fiskal yang diterima Kabupaten Magetan. Menurut fraksi tersebut, seluruh persoalan itu perlu dijelaskan secara terbuka sebagai bahan evaluasi penyusunan APBD pada tahun-tahun berikutnya.

Persoalan ekonomi kerakyatan juga menjadi perhatian serius Fraksi Demokrat. Dalam pandangan umumnya disebutkan bahwa semakin banyak toko tradisional, UMKM, dan usaha ritel di Kabupaten Magetan yang mengalami penurunan omzet, bahkan terpaksa menutup usahanya akibat persaingan dengan perdagangan berbasis digital dan marketplace.

Karena itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah konkret untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui transformasi digital, pendampingan pemasaran, penguatan branding produk, hingga memperkuat eksistensi pasar rakyat. Kondisi Pasar Baru Magetan yang dinilai semakin memprihatinkan juga diminta segera mendapatkan solusi dari pemerintah daerah.

Tak hanya itu, Fraksi Demokrat turut meminta penjelasan mengenai capaian investasi daerah, penyerapan tenaga kerja, efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan aset daerah, hingga peluang kerja sama strategis antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Kampus UNESA di Magetan guna mendukung pembangunan daerah.

Melalui pandangan umum yang dibacakan Wahyu Kurniawan tersebut, Fraksi Demokrat berharap seluruh catatan dan pertanyaan yang disampaikan dapat dijawab secara komprehensif oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Jawaban tersebut diharapkan menjadi dasar dalam pembahasan lanjutan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Kus)

Bagikan
  • Penulis: Kusnanto
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nilai Paket Tak Sesuai Anggaran, Kanang Soroti Pelaksanaan Program MBG

    Nilai Paket Tak Sesuai Anggaran, Kanang Soroti Pelaksanaan Program MBG

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 282
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Dorongan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menguat. Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono atau Kanang, meminta pemerintah meninjau ulang seluruh mekanisme program menyusul berbagai persoalan yang muncul di sejumlah daerah. Kanang mengatakan evaluasi diperlukan setelah muncul laporan dugaan keracunan makanan, ketidaksesuaian kualitas menu, hingga selisih nilai […]

    Bagikan
  • Ibu di Madiun Meninggal Mendadak saat Cari Kayu Bakar, Diduga Alami Sakit Jantung

    Ibu di Madiun Meninggal Mendadak saat Cari Kayu Bakar, Diduga Alami Sakit Jantung

    • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 244
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Warga Desa Sirapan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, digemparkan oleh penemuan jasad seorang perempuan di kawasan hutan milik Perhutani, tepatnya di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bulu, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngadirejo, pada Kamis (29/05/2025) siang. Peristiwa tersebut diketahui setelah seorang anak kecil berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar. […]

    Bagikan
  • Ini Peringatan Terakhir Polres Madiun Kota bagi Pelaku Pengerusakan dan Penjarahan di Kantor DPRD

    Ini Peringatan Terakhir Polres Madiun Kota bagi Pelaku Pengerusakan dan Penjarahan di Kantor DPRD

    • calendar_month Senin, 8 Sep 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Polres Madiun Kota memberi peringatan tegas kepada para pelaku penjarahan maupun pengerusakan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Madiun pada Sabtu (30/08/2025) lalu. Polisi memberikan batas waktu terakhir hingga Senin (08/09/2025) agar para pelaku beritikad baik mengembalikan barang-barang hasil curian. “Kami imbau hari ini juga, barang […]

    Bagikan
  • Pemkot Madiun Rencanakan Skema Normalisasi Saluran, Antisipasi Luapan Saat Musim Hujan

    Pemkot Madiun Rencanakan Skema Normalisasi Saluran, Antisipasi Luapan Saat Musim Hujan

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 180
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun — Persoalan banjir yang kerap terjadi di sejumlah kawasan permukiman menjadi perhatian Pemerintah Kota Madiun. Dua titik yang menjadi perhatian yakni kawasan Jalan Anggrek, Kelurahan Oro-Oro Ombo, dan permukiman di belakang SMKN 1 Madiun, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo. Pemkot Madiun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) berencana melakukan penanganan […]

    Bagikan
  • Bapanas Monitoring Penyaluran Bantuan Pangan di Ponorogo

    Bapanas Monitoring Penyaluran Bantuan Pangan di Ponorogo

    • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan pemerintah di Kelurahan Jingglong, Kabupaten Ponorogo, Jumat (4/9/2026). Bantuan berupa beras tersebut menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1-4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, […]

    Bagikan
  • Ular Berbisa Masuk Rumah Warga Pulung, Damkar Evakuasi Dini Hari

    Ular Berbisa Masuk Rumah Warga Pulung, Damkar Evakuasi Dini Hari

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Ponorogo mengevakuasi seekor ular berbisa yang masuk ke rumah warga di Desa Wotan, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (22/1/2025) dini hari. Laporan diterima sekitar pukul 02.20 WIB. Ular yang masuk ke rumah tersebut diketahui merupakan jenis banjang taring (Boiga Cynodon), dengan panjang sekitar dua meter. […]

    Bagikan
expand_less