Pemkot Madiun Siapkan Madiun Apps, Transformasi Pemerintah Digital Berbasis Kebutuhan Warga

Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun mulai mengarahkan transformasi digital pemerintahan agar semakin berpusat pada kebutuhan masyarakat. Melalui Forum Pemerintah Digital (PemDi), Pemkot Madiun menyiapkan integrasi layanan dalam satu ekosistem digital yang ditargetkan berkembang hingga 2030.

Forum Pemerintah Digital digelar di Gedung GCIO Kota Madiun, Selasa (14/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi perguruan tinggi, HIPMI, KADIN, serta praktisi media massa dan media sosial.

Langkah ini sejalan dengan upaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik melalui Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (PemDi).

Transformasi digital tidak lagi sekadar diukur dari banyaknya aplikasi atau penerapan teknologi di instansi pemerintah. Lebih jauh, digitalisasi diharapkan memberikan dampak nyata berupa pelayanan publik yang semakin berkualitas dan inklusif.

Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengatakan, perubahan arah pemerintahan digital harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Jika sebelumnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lebih banyak berangkat dari sudut pandang pemerintah atau government centric, kini pendekatannya diarahkan menjadi citizen centric.

“Selama ini dalam menjalankan SPBE, bagaimana kita memberikan kemudahan yang basisnya dari pemerintah atau government centric. Hari ini saya ingin mengubahnya, basisnya adalah citizen centric atau kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dalam transformasi ini, terdapat tiga pilar utama, yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Transformasi tata kelola menjadi pengungkit untuk memastikan pelayanan publik berjalan semakin efektif, termasuk melalui strategi transformasi digital pemerintah.

“Kebutuhan masyarakat ini menjadi salah satu dasar penting dalam membangun ekosistem digital Kota Madiun. Pemkot telah menyiapkan Madiun Apps sebagai platform yang nantinya menghimpun berbagai layanan dan kebutuhan warga,” jelas Bagus.

Data dari Madiun Apps selanjutnya direncanakan terhubung dengan Madiun Operating System (OS). Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau pelaksanaan RPJMD, APBD, hingga perkembangan berbagai program pembangunan.

Integrasi data juga diharapkan membantu pemerintah menganalisis kebutuhan masyarakat dan menyusun program pada tahun-tahun berikutnya secara lebih tepat sasaran.

Bagus menegaskan, keberadaan berbagai aplikasi yang selama ini dimiliki OPD tidak serta-merta akan dihapus. Pemerintah akan melakukan penyederhanaan sekaligus menghubungkan sistem agar layanan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Tidak dihilangkan, tetapi lebih akan disederhanakan supaya menjadi terkoneksi dan terintegrasi,” katanya.

Menurutnya, transformasi menuju pemerintah digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Perubahan perilaku masyarakat yang terbiasa mendapatkan berbagai layanan secara cepat melalui perangkat digital turut meningkatkan ekspektasi terhadap pelayanan pemerintah.

“Masyarakat sekarang sudah terbiasa dengan aplikasi. Mau meminta apa, cukup dari rumah. Sekarang masyarakat juga menuntut pemerintah agar kebutuhannya bisa tersedia. Kalau tidak dengan pemerintahan digital, hal itu akan sulit diwujudkan,” tuturnya.

Pemkot Madiun menargetkan arah pengembangan pemerintah digital tersebut dapat berjalan melalui roadmap hingga 2030. Hal itu akan terus dikaji dan disempurnakan bersama berbagai pemangku kepentingan.

Melalui transformasi tersebut, pemerintah digital di Kota Madiun diharapkan tidak berhenti pada penggunaan teknologi. Namun benar-benar menjadi sarana untuk menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana, terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga. (Krs)