Realisasi APBD Kota Madiun Baru 30,56 Persen, Proyek Fisik yang Masih Lelang Jadi Penyebab
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
- visibility 213
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kota Madiun – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun hingga akhir semester I 2026 masih tergolong rendah. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) per 30 Juni 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 37,05 persen, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar 30,56 persen.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun, Sidik Muktiaji, mengatakan rendahnya serapan anggaran dipengaruhi masih banyaknya paket pekerjaan yang belum menyelesaikan proses lelang. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah proyek fisik belum dapat dibayarkan.
“Banyak pekerjaan yang masih dalam proses lelang. Sekarang sudah mulai didorong, terutama belanja modal, agar segera direalisasikan,” ujar Sidik, Rabu (16/7/2026).
Menurut dia, realisasi belanja modal menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Hingga akhir Juni 2026, penyerapannya baru mencapai sekitar 5,6 persen, jauh di bawah target yang ditetapkan pada semester pertama.
Sidik menjelaskan, sejumlah proyek fisik, terutama pekerjaan jalan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), kini mulai memasuki tahap pelaksanaan. Dengan dimulainya pekerjaan tersebut, serapan anggaran diproyeksikan meningkat pada semester kedua seiring proses pembayaran kepada penyedia jasa.
“Sekarang pekerjaan fisik sudah mulai berjalan. Harapannya anggaran segera terserap karena sebagian besar paket sudah selesai dilelang dan tinggal menunggu proses pembayaran,” katanya.
BKAD juga terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya proyek-proyek strategis yang telah direncanakan dalam APBD 2026.
Selain itu, capaian serapan anggaran menjadi salah satu indikator dalam pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP). OPD dengan realisasi anggaran yang rendah berpotensi tidak memperoleh pencairan TPP secara maksimal.
“Serapan anggaran menjadi salah satu syarat pencairan TPP. Kalau realisasinya rendah, tentu pencairannya tidak bisa maksimal,” tegas Sidik. (Krs)
- Penulis: Kriswanto
- Editor: Diez
