Kemarau Diprediksi Lebih Panjang, BPBD Ponorogo Siaga Darurat Kekeringan, Jenangan dan Bungkal Mulai Terdampak

Sinergia | Ponorogo – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan mulai 1 Juli 2026 selama 90 hari. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, mengatakan berdasarkan buletin Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diterbitkan pada Februari lalu, Ponorogo diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada April dasarian ketiga atau sekitar Mei. Sementara puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September.

“Sebetulnya bulan Mei itu sudah masuk musim kemarau untuk Ponorogo. Namun puncaknya memang diperkirakan pada Agustus sampai September. Kemudian ada prediksi panjang musim kemarau tahun ini lebih lama dibandingkan tahun-tahun normal,” ujar Masun.

Ia menjelaskan, musim kemarau tahun ini diperkirakan baru akan berakhir pada akhir Oktober atau bahkan awal November. Meski hujan kemungkinan mulai turun, intensitasnya diperkirakan masih rendah sehingga belum cukup mengakhiri musim kemarau.

Menurut Masun, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan sejak akhir Mei. Sementara BPBD Ponorogo baru menetapkan status siaga mulai 1 Juli setelah melihat kondisi riil di lapangan.

“Sepanjang Mei dan Juni masih ada hujan meskipun intensitasnya rendah. Memasuki Juli kami lebih yakin bahwa kemarau sudah terasa, dibuktikan dengan suhu udara yang mulai rendah pada malam dan pagi hari atau yang biasa disebut bediding,” katanya.

Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Ponorogo berlaku selama 90 hari hingga akhir September 2026. Evaluasi akan dilakukan sesuai perkembangan cuaca karena puncak musim kemarau diperkirakan masih terjadi pada Agustus hingga September.

Hingga 20 Juli 2026, BPBD Ponorogo menerima dua laporan wilayah yang mulai terdampak kekeringan, yakni Kecamatan Jenangan dan Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Di Dukuh Bungur, sebanyak 153 jiwa yang tersebar di dua RT mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Saat ini BPBD tengah melakukan asesmen lapangan untuk memastikan kesiapan tandon dan jeriken milik warga sebelum bantuan disalurkan.

“Hari ini kami melakukan assessment sekaligus persiapan dropping air. Kami melihat apakah tandon sudah siap dan warga masih memiliki jeriken untuk penyaluran air. Insyaallah minggu ini bantuan air bersih sudah kami salurkan,” jelas Masun.

Masun mengatakan Dukuh Bungur merupakan daerah yang hampir setiap tahun mengalami kekeringan karena kondisi geografisnya menyulitkan pembangunan sumber air tanah.

“Dukuh Bungur memang langganan setiap tahun. Kami masih kesulitan membangun sumber air di sana karena diprediksi sumber airnya memang sulit ditemukan,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah wilayah yang sebelumnya menjadi langganan kekeringan, seperti Duri, Wates, serta beberapa desa di Kecamatan Slahung, hingga pertengahan Juli belum mengajukan permohonan bantuan air bersih. Kondisi tersebut dipengaruhi keberadaan sumur bor yang telah dibangun di sejumlah titik.

“Sampai hari ini wilayah Duri, Wates, maupun beberapa daerah di Slahung belum ada tanda-tanda harus dilakukan dropping air. Tetapi tetap kami pantau karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September,” pungkas Masun.

BPBD Ponorogo mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih dan segera melaporkan kepada pemerintah desa atau BPBD apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air, sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat sebelum dampak kekeringan meluas. (Ega)