Perubahan APBD Madiun 2026 Disepakati, 10 Program Strategis Jadi Prioritas

Sinergia | Madiun — DPRD dan Pemerintah Kabupaten Madiun menyepakati Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan defisit Rp206,49 miliar. Anggaran perubahan tersebut diarahkan untuk membiayai 10 program strategis, mulai dari gaji dan tunjangan guru, layanan kesehatan, mobil siaga desa, perbaikan jalan, hingga penanganan kemiskinan dan stunting.

Kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026 itu diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun di Gedung Paripurna DPRD, Caruban, Kamis (10/9/2026).

Sebelum disahkan, rancangan perubahan anggaran tersebut dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Madiun pada 2–9 September 2026. Pembahasan itu merupakan tindak lanjut keputusan Badan Musyawarah (Bamus) pada 31 Agustus 2026.

Laporan hasil penyelarasan pembahasan Banggar dan TAPD kemudian disampaikan Pelapor Banggar, Guntur Setyono, dalam rapat paripurna.

Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,818 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,025 triliun. Dengan komposisi tersebut, pemerintah daerah mencatat defisit anggaran sebesar Rp206,49 miliar.

Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp210,94 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4,45 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp206,49 miliar, atau berimbang dengan defisit anggaran.

10 Program Strategis Jadi Prioritas

Perubahan APBD 2026 mengusung tema “Akselerasi Sosial Ekonomi Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Inklusif Menuju Kemandirian Pangan Dan Energi.”

Tema tersebut diselaraskan dengan visi Kabupaten Madiun untuk mewujudkan daerah yang Bersih, Sehat, dan Sejahtera.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengatakan penganggaran dalam APBD perubahan diarahkan berbasis kinerja yang terukur. Salah satu indikator yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun yang mencapai 7,48 persen pada triwulan/semester I, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

10 program strategis yang menjadi prioritas dalam Perubahan APBD 2026 diantaranya :  Pemenuhan gaji ke-13, Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Tambahan Penghasilan (Tamsil), kemudian  pemenuhan belanja Universal Health Coverage (UHC), selanjutnya pengadaan mobil siaga desa, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pengendalian inflasi, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, serta penguatan swasembada pangan.

Hari Wuryanto meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menjalankan program yang telah mendapatkan alokasi anggaran. Menurutnya, percepatan diperlukan karena sejumlah program dalam perubahan APBD berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Karena kita mengajukan perubahan untuk skala prioritas termasuk pendidikan, kesehatan, dan mobil siaga, perubahan itu harus segera terealisasi. Infrastruktur perbaikan jalan juga mendesak bagi masyarakat,” ujar Hari Wuryanto usai rapat paripurna.

Ia juga menyoroti rencana pembebasan lahan untuk ruas Jalan Panjaitan. Menurut Hari, proses tersebut perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga tanah di kawasan Perkotaan Caruban.

Setelah pembebasan lahan, Pemkab Madiun akan melanjutkan tahapan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Konstruksi ditargetkan dapat dimulai pada tahun depan.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, mengatakan seluruh fraksi menyetujui penyesuaian anggaran untuk 10 program prioritas tersebut.

“Kami tidak mempermasalahkan penambahan anggaran ini karena fungsinya langsung menyentuh masyarakat. Porsi fiskalnya memang terbatas, sehingga pergeseran ini utamanya mengoreksi kegiatan yang sebelumnya terkendala kode rekening atau masalah teknis,” kata Fery.

Meski memberikan dukungan, DPRD meminta Pemkab Madiun memastikan seluruh anggaran dapat direalisasikan secara efektif hingga akhir tahun anggaran. Fery mengingatkan OPD agar tidak kembali menghadapi persoalan pelaksanaan yang berujung pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

“Pembahasan sudah diselesaikan awal September, jadi seluruh kegiatan prioritas harus dipikirkan matang dan segera dilaksanakan. Jangan sampai alokasi ini malah menyumbang SiLPA tinggi,” tegasnya. (Tov)