Selasa, 17 Nov 2026
Trending Tags

Penawaran Proyek Lanskap MPP Kota Madiun Turun 20 Persen, DPUPR Siapkan Evaluasi Teknis

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
  • visibility 241
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
DPUPR evaluasi teknis proyek lanskap MPP Madiun. Foto : Kris-Sinergia

Sinergia | Kota Madiun – Nilai penawaran proyek penataan lanskap Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Madiun yang turun sekitar 20 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun. Sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan, DPUPR Kota Madiun akan melakukan evaluasi teknis untuk memastikan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.

Hal itu ditegaskan oleh Plt Kepala DPUPR Kota Madiun Dwi Setyo Nugroho yang tetap menghormati hasil evaluasi yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, baik dari sisi administrasi, kualifikasi, maupun harga. Namun, selisih nilai penawaran yang cukup signifikan dari HPS membuat DPUPR perlu memastikan kemampuan teknis penyedia jasa.

“Kami melihat turunnya sekitar 20 persen dari nilai HPS. Karena itu, dari dinas punya keinginan mengevaluasi secara teknis sesuai kewenangan dan tupoksi kami,” kata Dwi Setyo Nugroho, Rabu (12/8/2026).

Pria yang akrab disapa Inug itu menjelaskan, evaluasi teknis tidak hanya dilakukan terhadap calon pemenang tender. DPUPR juga akan mencermati penyedia lain yang masuk dalam daftar calon pemenang berdasarkan hasil evaluasi Pokja. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyedia yang nantinya ditetapkan benar-benar memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan.

“Intinya kami ingin mencari yang terbaik. Hasil evaluasi Pokja secara administrasi, kualifikasi, dan harga harus benar-benar bisa dilaksanakan secara teknis,” jelasnya.

Menurut Inug, sejumlah aspek akan menjadi bahan evaluasi. Di antaranya kesesuaian spesifikasi teknis, material yang ditawarkan, hingga komponen tenaga kerja. Penawaran yang lebih rendah sekitar 20 persen dari HPS, kata dia, perlu dicermati untuk memastikan efisiensi harga tersebut tidak berdampak terhadap kualitas pekerjaan maupun hak tenaga kerja.

“Apakah dari harga tersebut akan mengurangi spek teknis maupun upah tenaga kerja. Itu yang akan kami evaluasi,” tegasnya.

Terlebih, penyedia jasa yang mengikuti proyek tersebut berasal dari luar daerah. Karena itu, DPUPR ingin memastikan seluruh komponen pekerjaan tetap dapat dipenuhi dengan nilai penawaran yang diajukan. Apabila evaluasi teknis menemukan adanya ketidaksesuaian, DPUPR akan menyampaikan pertimbangan kepada Pengguna Anggaran (PA). Keputusan akhir mengenai kelanjutan proses kontrak berada pada PA.

“Kalau tim teknis maupun PPK merasa secara teknis nantinya mengurangi spek atau spesifikasinya tidak sesuai, pertimbangan itu akan menjadi dasar PA memutuskan apakah pemenang bisa lanjut tanda tangan kontrak atau perlu dievaluasi ulang,” pungkasnya. (Krs)

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • 85.000 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan Serentak di Wilayah Korem 081/DSJ

    85.000 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan Serentak di Wilayah Korem 081/DSJ

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Puluhan ribu liter air bersih didistribusikan secara serentak ke berbagai wilayah jajaran Korem 081/DSJ, Selasa (29/9/2026). Kapenrem 081/DSJ Mayor Inf Ismail menyebut, kegiatan tersebut difokuskan di sejumlah wilayah yang masyarakatnya mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. “Total ada 85.000 liter air bersih yang kita salurkan secara serentak di seluruh wilayah kami. Sasarannya […]

    Bagikan
  • Pemkab Magetan Akui Pengawasan Pokir Terbatas, Wabup: Praktik di Lapangan di Luar Kewenangan

    Pemkab Magetan Akui Pengawasan Pokir Terbatas, Wabup: Praktik di Lapangan di Luar Kewenangan

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 321
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Pemerintah Kabupaten Magetan menyampaikan sikap resmi terkait mencuatnya kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang saat ini tengah ditangani aparat penegak hukum. Pemkab menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini lebih bersifat administratif, sementara praktik di lapangan berada di luar jangkauan kewenangan eksekutif. Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, […]

    Bagikan
  • Ribuan Pendaki Ikuti Upacara Kemerdekaan di Puncak Gunung Lawu

    Ribuan Pendaki Ikuti Upacara Kemerdekaan di Puncak Gunung Lawu

    • calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-87 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung khidmat di Puncak Gunung Lawu, Minggu (17/08/2025). Lebih dari seribu pendaki ikut serta dalam upacara bendera yang digelar di ketinggian 3.265 mdpl tersebut. Asisten Perhutani BKPH Lawu Selatan, Mulyadi, menyampaikan jumlah pendaki yang mengikuti upacara di puncak mencapai sekitar 1.017 orang. “Data […]

    Bagikan
  • Pemkab dan DPRD Madiun Sepakati Perubahan Status BPR Jadi Perseroda Play Button

    Pemkab dan DPRD Madiun Sepakati Perubahan Status BPR Jadi Perseroda

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 489
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun bersama DPRD menyepakati perubahan status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda). Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (29/1/2025). Selain perubahan status badan hukum, rapat paripurna juga menyetujui Rancangan […]

    Bagikan
  • Dua Menu MBG Terbukti Terkontaminasi Bakteri Nitrit, Pemkab Ngawi Hentikan Distribusi

    Dua Menu MBG Terbukti Terkontaminasi Bakteri Nitrit, Pemkab Ngawi Hentikan Distribusi

    • calendar_month Kamis, 11 Des 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Sinergia | Ngawi – Kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, akhirnya menemukan titik terang. Hasil pemeriksaan laboratorium memastikan adanya kontaminasi bakteri nitrit pada dua menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikonsumsi siswa pada 26 November 2025 lalu. Temuan tersebut disampaikan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Surabaya dan […]

    Bagikan
  • Krisis Air Bersih di Madiun Meluas, 8 Desa di 4 Kecamatan Terdampak Kekeringan

    Krisis Air Bersih di Madiun Meluas, 8 Desa di 4 Kecamatan Terdampak Kekeringan

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 468
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Krisis air bersih akibat kemarau panjang di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, terus meluas. Sebanyak delapan desa di empat kecamatan tercatat terdampak kekurangan air bersih. Warga kini mengandalkan bantuan distribusi air dari pemerintah daerah bersama TNI AD untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut terlihat di Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kamis (15/10/2026) pagi. […]

    Bagikan
expand_less