Berita Terkini
Trending Tags

Pemkab-DPRD Ponorogo Sepakati Ranwal RPJMD Ponorogo 2025–2029

  • account_circle Ega Patria
  • calendar_month Selasa, 22 Apr 2025
  • visibility 32
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
DPRD dan Pemkab Tandatangani Nota Kesepakatan, Siap Dikirim ke Gubernur, Foto : Ega Patria – Sinergia

Sinergia | Kab. Ponorogo – Rancangan awal (ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo tahun 2025–2029 akhirnya disepakati bersama antara DPRD dan Pemkab Ponorogo. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di aula Bappeda Litbang Ponorogo, Senin (21/04/2025).

Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyampaikan bahwa pihak legislatif telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas ranwal RPJMD secara mendalam. Pembahasan mencakup analisis substansi, penelaahan data, hingga penjaringan aspirasi masyarakat.

“DPRD telah membentuk pansus yang bertugas mencermati substansi ranwal RPJMD. Prosesnya dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan perkembangan aspirasi yang luas di masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyebut, setelah ditandatangani, nota kesepakatan ini akan segera dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk proses fasilitasi. Tujuannya, untuk menyelaraskan dengan RPJMD provinsi maupun RPJMN.

“Setelah disetujui bersama, nota kesepakatan ini langsung kita bawa ke gubernur untuk diselaraskan. Apakah sudah sesuai dengan RPJMD provinsi dan RPJMN. Setelah evaluasi selesai, kita bahas lagi dalam bentuk RPJMD final,” terangnya.

Bupati menegaskan, proses penyusunan RPJMD harus dilakukan secara runtut karena akan menjadi acuan hukum dalam penyusunan RKPD hingga APBD selama lima tahun ke depan.

“Kita akan maraton. RPJMD ini akan jadi payung hukum bagi kebijakan pembangunan, maka harus berjalan paralel dan tepat mekanisme,” tandasnya.

Sugiri menambahkan, meskipun tidak ada perubahan besar dalam ranwal RPJMD ini dibanding periode sebelumnya, namun pihaknya menyisipkan sejumlah inovasi untuk penyempurnaan program. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong transformasi pertanian ke arah sistem organik.

Ega Patria – Sinergia 

Bagikan
  • Penulis: Ega Patria

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bencana Longsor Kembali Landa Magetan, BPBD Ingatkan Warga Waspadai Tanda-Tanda Bahaya

    Bencana Longsor Kembali Landa Magetan, BPBD Ingatkan Warga Waspadai Tanda-Tanda Bahaya

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Magetan – Cuaca ekstrem yang masih melanda wilayah Kabupaten Magetan kembali memicu bencana longsor. Kali ini, Desa Ngancar di Kecamatan Plaosan menjadi lokasi terdampak, dengan kejadian terjadi pada Senin pagi (26/05/2025) sekitar pukul 09.00 WIB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan melaporkan, longsor dipicu hujan deras yang mengguyur sejak pagi hari. […]

    Bagikan
  • Gedung Terpadu Diusulkan Ganti Nama Jadi Gedung Haji Amin

    Gedung Terpadu Diusulkan Ganti Nama Jadi Gedung Haji Amin

    • calendar_month Rabu, 14 Mei 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – Penghargaan terhadap jasa pemimpin masa lalu tak cukup hanya sebatas mengenang. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, memilih langkah konkret dengan mengusulkan perubahan nama Gedung Terpadu di Jalan Basuki Rahmad menjadi Gedung Haji Amin. Nama Haji Amin dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada sosok Bupati Ponorogo yang menggagas pembangunan gedung enam lantai tersebut […]

    Bagikan
  • Kehamilan di Luar Nikah Dominasi Dispensasi Nikah Anak di Kabupaten Madiun

    Kehamilan di Luar Nikah Dominasi Dispensasi Nikah Anak di Kabupaten Madiun

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun — Fenomena pernikahan dini di Kabupaten Madiun masih menjadi persoalan serius sepanjang 2025. Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Madiun menunjukkan, kehamilan di luar nikah menjadi faktor dominan yang mendorong remaja mengajukan dispensasi nikah. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 63 anak mengikuti konseling dispensasi […]

    Bagikan
  • Kemenko Pangan RI Dorong Penguatan Koperasi Desa Merah Putih di Madiun

    Kemenko Pangan RI Dorong Penguatan Koperasi Desa Merah Putih di Madiun

    • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 33
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di Kota Madiun. Kegiatan yang berlangsung di Ruang GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun itu dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari wilayah Pawitandirogo, termasuk tambahan peserta dari Kabupaten Trenggalek. Agenda utama pertemuan ini adalah koordinasi dan konsolidasi antara Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih […]

    Bagikan
  • Pemkot Madiun Buka Forum Evaluasi, Wali Kota Maidi Tegaskan Kritik Tak Boleh Asal

    Pemkot Madiun Buka Forum Evaluasi, Wali Kota Maidi Tegaskan Kritik Tak Boleh Asal

    • calendar_month Senin, 22 Des 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun — Pemerintah Kota Madiun mengumpulkan puluhan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam kegiatan pembinaan yang digelar pada Senin (22/12/2025). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi pembangunan tahun 2025 sekaligus penjaringan aspirasi untuk perencanaan tahun 2026. Wali Kota Madiun Maidi menegaskan Pemkot Madiun terbuka dalam menampung kritik saran dari masyarakat. Termasuk […]

    Bagikan
  • Apa Kabar Kasus Koperasi MSI Magetan ? Nasib Ribuan Nasabah Masih Menggantung

    Apa Kabar Kasus Koperasi MSI Magetan ? Nasib Ribuan Nasabah Masih Menggantung

    • calendar_month Selasa, 22 Jul 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Ribuan nasabah Koperasi Mitra Sejahtera Indonesia (MSI) di Kabupaten Magetan masih menanti kejelasan nasib dana mereka. Sejak mencuatnya kasus gagal bayar pada akhir April 2025 lalu, belum ada titik terang terkait besaran kerugian yang ditanggung koperasi tersebut. Audit eksternal yang tengah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop & UKM) Magetan […]

    Bagikan
expand_less