Anggaran Terpangkas 52 Persen, DPUPR Magetan Fokus Pertahankan Jalan Kabupaten

Sinergia | Magetan — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Magetan harus melakukan penyesuaian penanganan infrastruktur jalan menyusul berkurangnya transfer keuangan ke daerah. Tahun ini, anggaran penanganan jalan disebut mengalami penurunan sekitar 52 persen.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah tidak bisa melakukan pembangunan maupun peningkatan jalan secara masif. Fokus penanganan diarahkan pada pemeliharaan dan mempertahankan kondisi jalan yang sudah ada agar tidak mengalami kerusakan semakin parah.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Magetan, Muhtar Wakid, mengatakan total panjang jalan kabupaten di Magetan mencapai sekitar 685 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 82 persen dalam kondisi baik, sedangkan 18 persen lainnya masuk kategori rusak.

Jika dikonversikan dalam panjang jalan, terdapat lebih dari 120 kilometer ruas jalan yang membutuhkan penanganan. Kerusakan tersebut terdiri atas kategori ringan hingga berat.

“Yang rusak ada sekitar 18 persen. Kalau dihitung kilometernya, yang rusak itu ada seratusan dua puluh sekian kilometer yang harus kita perbaiki,” ujar Muhtar.

Menurut dia, ruas jalan yang mengalami kerusakan ringan maupun berat akan menjadi salah satu prioritas penanganan melalui perubahan APBD tahun ini maupun program yang direncanakan pada 2027.

Namun, keterbatasan fiskal membuat pola penanganan jalan harus disesuaikan. Dinas PUPR tidak hanya berfokus pada pembangunan atau peningkatan kualitas jalan, tetapi juga memastikan infrastruktur yang telah tersedia tetap dapat digunakan masyarakat.

Muhtar menjelaskan, anggaran untuk penanganan jalan tahun ini berkurang sekitar 52 persen akibat menurunnya transfer keuangan ke daerah. Kondisi itu berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam menambah pembangunan maupun peningkatan ruas jalan.

“Tidak terlalu banyak kita membangun tahun ini. Karena kekurangan anggaran, pemeliharaan dan peningkatan jalan kami prioritaskan di empat UPTD Bina Marga Cipta Karya untuk bisa mempertahankan infrastruktur yang ada,” katanya.

Empat UPTD tersebut menjadi ujung tombak penanganan kerusakan jalan yang bersifat rutin dan membutuhkan respons cepat. Penanganannya antara lain dilakukan terhadap lubang atau kerusakan sporadis yang dilaporkan masyarakat.

Metode yang digunakan juga disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Mulai dari patching atau penambalan, buras, pemeliharaan rutin dan berkala, hingga peningkatan kualitas jalan menggunakan aspal hotmix.

“Kalau ada lubang-lubang yang sporadis atau ada laporan masyarakat yang mendadak di call center, yang cepat menangani adalah UPTD,” jelas Muhtar.

Strategi tersebut dinilai lebih efektif untuk kerusakan yang sifatnya mendadak. Sebab, jika seluruh kerusakan harus menunggu proses pengusulan program hingga lelang proyek, waktu penanganannya akan lebih panjang.

Di sisi lain, PUPR juga tetap menjalankan sejumlah pekerjaan peningkatan jalan. Salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada ruas Parang-Kalipucang.

Ruas tersebut tidak hanya dipandang sebagai akses transportasi, tetapi juga bagian dari pengembangan konektivitas kawasan wisata. Jalur tersebut diarahkan untuk mendukung akses menuju destinasi wisata Tugu Reog Ponorogo dan konektivitas dengan kawasan wisata Sarangan.

Selain itu, pengembangan konektivitas kawasan Parang juga berkaitan dengan sejumlah destinasi dan kawasan lain, termasuk Sirkuit Parang serta jalur Parang-Sayutan yang mengarah ke perbatasan Kabupaten Ponorogo.

Menurut Muhtar, tuntutan masyarakat terhadap kualitas jalan kini juga semakin tinggi. Jalan yang diharapkan bukan sekadar dapat dilalui, tetapi juga memiliki permukaan yang lebih halus dan memberikan kenyamanan bagi pengguna

“Sekarang tuntutannya bukan hanya jalan itu baik, tetapi halus dan nyaman,” ujarnya.

Selain ruas wisata, PUPR juga mulai menangani akses menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Botok. Pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran, namun ditargetkan dapat diselesaikan.

Muhtar menambahkan, kenaikan harga aspal juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur. Untuk mengantisipasinya, Dinas PUPR melakukan penyesuaian harga satuan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar sesuai dengan perkembangan harga material di lapangan.

“Kita sudah menyiasati dengan menyesuaikan harga satuan di HPS dengan harga yang berkembang sekarang,” pungkasnya.

Dengan keterbatasan anggaran tersebut, PUPR Magetan kini menghadapi pekerjaan ganda: memperbaiki lebih dari 120 kilometer jalan yang rusak sekaligus mempertahankan ratusan kilometer jalan yang masih dalam kondisi baik agar tidak cepat mengalami penurunan kualitas.

Kondisi ini membuat penentuan skala prioritas menjadi penting, terutama dengan mengutamakan ruas yang memiliki tingkat kerusakan tinggi, berdampak terhadap mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta memiliki fungsi strategis bagi konektivitas dan pengembangan pariwisata daerah. (Kus)