Berita Terkini
light_mode
Trending Tags

Anggota DPRD Ngawi Kembali Mangkir dari Panggilan Kejaksaan

  • account_circle Kusnanto
  • calendar_month Sabtu, 17 Mei 2025
  • visibility 14
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Gedung kejaksaan Kabupaten Ngawi, Foto : Kusnanto – Sinergia

Sinergia | Kab. Ngawi – Winarto anggota DPRD Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kembali dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi terkait kasus dugaan korupsi dalam pembebasan lahan PT GFT Indonesia Investment. Namun, ia kembali tidak hadir dengan alasan sakit, Jumat (16/05/2025).

Politisi dari Partai Golkar itu tercatat telah tiga kali dipanggil oleh Kejari dalam kapasitasnya sebagai saksi atas dugaan gratifikasi dan manipulasi penerimaan pajak daerah. Namun pada pemanggilan ketiga ini, ia kembali tidak hadir.

Menurut kuasa hukumnya, Dwi Prasetyo Wibowo, kliennya tengah menjalani perawatan di RS Widodo Ngawi sejak Kamis malam (15/05/2025). Ia menyebutkan bahwa Winarto mengalami kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.

“Kami diberi kabar bahwa beliau opname di rumah sakit semalam karena sakit hipertensi dan gula darah yang tinggi,” ujar Dwi saat ditemui di Kantor Kejari Ngawi.

Dwi memastikan bahwa ketidakhadiran Winarto bukan bentuk ketidakpatuhan terhadap proses hukum. Ia mengklaim kliennya tetap bersikap kooperatif dalam menghadapi proses penyidikan.

“Kondisinya memang tidak memungkinkan untuk hadir. Kami sudah menyerahkan surat keterangan dari rumah sakit sebagai bentuk itikad baik kami,” tambahnya.

Sebelumnya, pada Senin (05/05/2025), Winarto sempat hadir memenuhi panggilan Kejari setelah sebelumnya absen pada pemanggilan pertama. Dalam pemeriksaan tersebut, ia dicecar 26 pertanyaan dan berada di ruang penyidik selama tiga jam. Namun usai pemeriksaan, Winarto enggan memberikan keterangan kepada awak media.

“Klien kami tetap akan mematuhi setiap tahapan pemeriksaan dari Kejaksaan. Kami tidak menghindar, hanya saja kondisi saat ini memang tidak memungkinkan,” pungkas Dwi.

Hingga saat ini, Kejari Ngawi belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah selanjutnya terkait ketidakhadiran saksi dalam kasus ini.

Kusnanto – Sinergia

Bagikan
  • Penulis: Kusnanto

Rekomendasi Untuk Anda

  • 34.920 Warga Magetan Terdampak Penonaktifan PBI JKN, Dinsos Jelaskan Mekanisme Reaktivasi

    34.920 Warga Magetan Terdampak Penonaktifan PBI JKN, Dinsos Jelaskan Mekanisme Reaktivasi

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Puluhan ribu warga di Kabupaten Magetan mengalami penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Berdasarkan data terbaru, sebanyak 34.920 peserta dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial RI. Kondisi ini membuat sejumlah warga mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Magetan untuk meminta klarifikasi dan informasi proses reaktivasi. Kepala Dinsos Magetan, Parminto […]

    Bagikan
  • Pemkab Madiun Hadirkan Layanan DPMPTSP Lewat BST Muneng, Akses Perizinan UMKM Kian Mudah

    Pemkab Madiun Hadirkan Layanan DPMPTSP Lewat BST Muneng, Akses Perizinan UMKM Kian Mudah

    • calendar_month Jumat, 28 Nov 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab.Madiun — Pemerintah Kabupaten Madiun menghadirkan layanan Mall Pelayanan Publik (MPP) secara mobile dalam gelaran Bhakti Sosial Terpadu (BST) 2025 di Desa Muneng, Kecamatan Pilangkenceng. Langkah ini disebut sebagai upaya mendekatkan berbagai layanan administrasi publik kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM yang membutuhkan akses cepat ke layanan perizinan. Dalam BST ini, Dinas Penanaman Modal […]

    Bagikan
  • 380 Calhaji Asal Kabupaten Madiun Mulai Jalani Pemeriksaan Kesehatan

    380 Calhaji Asal Kabupaten Madiun Mulai Jalani Pemeriksaan Kesehatan

    • calendar_month Senin, 10 Feb 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun –  Ratusan Calon Jemaah Haji (CJH) mulai melakukan berbagai persiapan syarat keberangkatan. Salah satunya yakni pemeriksaan kesehatan sebagai syarat keberangkatan haji tahun ini. Sebanyak 380 dari total kuota 382 calon jemaah telah melaksanakan pemeriksaan per tanggal 8 Februari 2025 lalu. “Dari data yang masuk di Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), di […]

    Bagikan
  • Kejari Magetan Perpanjang Penahanan Dua Tersangka Korupsi Gamelan

    Kejari Magetan Perpanjang Penahanan Dua Tersangka Korupsi Gamelan

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat musik gamelan tahun anggaran 2019 di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Magetan. Kedua tersangka yaitu S, mantan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdikpora yang saat itu juga menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta YSJI, […]

    Bagikan
  • Buntut Penyelidikan Kejaksaan, Tangisan Sekdin Dukcapil ke Bupati Sugiri

    Buntut Penyelidikan Kejaksaan, Tangisan Sekdin Dukcapil ke Bupati Sugiri

    • calendar_month Kamis, 5 Jun 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – Dampak kasus kredit fiktif di Bank BRI Unit Pasar Ponorogo kian meluas. Belasan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Ponorogo mendatangi rumah dinas Bupati Sugiri Sancoko, Kamis (05/06/2025), untuk meminta perlindungan hukum. Aksi itu berlangsung sekitar pukul 11.45 WIB di Pringgitan, rumah dinas bupati. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Dispendukcapil […]

    Bagikan
  • DPRD Magetan Sahkan PAPBD 2025 dengan Defisit Rp. 109,6 Miliar

    DPRD Magetan Sahkan PAPBD 2025 dengan Defisit Rp. 109,6 Miliar

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – DPRD Kabupaten Magetan akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2025. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna pada Selasa (30/9/2025), meski dalam dokumen anggaran masih tercatat defisit sebesar Rp109,6 miliar. Berdasarkan ringkasan dokumen, pendapatan daerah setelah perubahan mencapai Rp1,98 triliun atau turun […]

    Bagikan
expand_less