APBD Magetan 2025 Surplus, Sisakan SILPA Rp135 Miliar
- account_circle Kusnanto
- calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
- visibility 200
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Magetan – Pemerintah Kabupaten Magetan menutup tahun anggaran 2025 dengan capaian surplus anggaran dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang cukup besar.
Dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,07 triliun, sementara realisasi belanja dan transfer tercatat sebesar Rp2,04 triliun.
Dari capaian tersebut, APBD Magetan tahun 2025 menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp26,13 miliar.
Selain mencatat surplus, pemerintah daerah juga membukukan SILPA sebesar Rp135,82 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi surplus anggaran dan pembiayaan netto selama tahun berjalan.
Besarnya SILPA tidak lepas dari belum terserapnya seluruh anggaran yang telah dialokasikan. Dari total anggaran belanja dan transfer sebesar Rp2,13 triliun, realisasi yang tercapai sebesar Rp2,04 triliun atau sekitar 96,02 persen.
Adapun belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan realisasi mencapai Rp1,5 triliun. Sementara belanja modal terealisasi Rp191,6 miliar atau 92,04 persen dari target yang ditetapkan.
Pada sisi neraca, total aset Pemerintah Kabupaten Magetan hingga akhir 2025 tercatat mencapai Rp2,15 triliun. Sedangkan nilai kewajiban sebesar Rp20,76 miliar dan ekuitas daerah mencapai Rp2,13 triliun.
Nanik menegaskan bahwa pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dampaknya terhadap pembangunan daerah.
Menurutnya, realisasi APBD sepanjang 2025 turut berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magetan.
Pemerintah Kabupaten Magetan juga berhasil meraih penghargaan nasional dari Kementerian Keuangan dalam kategori kinerja akselerasi pelaksanaan program strategis nasional sektor pengendalian inflasi.
“Realisasi belanja daerah berdampak positif terhadap perputaran uang dan daya beli masyarakat sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Nanik.
Meski demikian, besarnya SILPA dan sejumlah temuan BPK terkait pengelolaan keuangan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang. (Kus)
- Penulis: Kusnanto
- Editor: Diez
