BPS Kabupaten Madiun Catat Sensus Ekonomi 2026 Baru 82 Persen, Puluhan Ribu Responden yang Belum Didata

Sinergia | Madiun – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun berpacu dengan waktu untuk menuntaskan Sensus Ekonomi 2026. Hingga Selasa (4/8), capaian pendataan baru menyentuh 82,04 persen atau 278.867 responden dari target 339.924 satuan lingkungan setempat (SLS) usaha dan keluarga. Masih ada lebih dari 61 ribu responden yang harus didata sebelum masa sensus berakhir.

Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Nurcahyanti, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar sisa target tersebut. Salah satunya dengan memetakan responden yang sulit ditemui maupun belum bersedia memberikan data, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan agar proses pendataan di lapangan berjalan lebih efektif.

“Responden yang susah ditemui atau masih berat memberikan data kami inventarisasi. Daftar itu kemudian kami koordinasikan dengan pemerintah daerah maupun stakeholder terkait agar petugas bisa terbantu dalam menyelesaikan pendataan,” ujar Wisma.

BPS juga menghadapi tantangan pada perusahaan yang hanya berstatus sebagai kantor cabang atau kantor penunjang. Menurut Wisma, perusahaan dengan status tersebut umumnya tidak memiliki data keuangan lengkap sehingga petugas harus menelusuri keberadaan kantor pusatnya.

BPS Kabupaten Madiun pun menggandeng BPS Provinsi hingga BPS di daerah lain untuk memperoleh data perusahaan yang berkantor pusat di luar wilayah Kabupaten Madiun.

“Kalau perusahaan di sini hanya kantor penunjang, tentu tidak bisa memberikan laporan keuangan. Karena itu kami telusuri kantor pusatnya dan berkolaborasi dengan BPS di wilayah tersebut melalui BPS Provinsi maupun BPS Pusat,” jelasnya.

Di sisi lain, pelaksanaan sensus dinilai menunjukkan perkembangan positif. Tingkat penolakan masyarakat terhadap petugas sensus terus menurun dibandingkan pada awal pendataan. Meski demikian, tantangan masih ditemukan pada sektor usaha pertanian.

Banyak pelaku usaha pertanian menganggap usahanya sudah tidak aktif karena hasil produksi sedang menurun. Padahal, menurut BPS, usaha tersebut masih berjalan dan tetap menghasilkan komoditas yang akan dijual ketika memasuki musim panen berikutnya. Petugas diminta melakukan verifikasi dengan mencocokkan data Sensus Pertanian 2023 agar tidak ada usaha yang terlewat dari pendataan.

Untuk meningkatkan kepercayaan publik, BPS Kabupaten Madiun juga membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan maupun masukan selama pelaksanaan sensus.

Memasuki Agustus yang bertepatan dengan berbagai agenda peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI, Wisma meminta seluruh petugas tetap menjaga kesehatan, memperkuat koordinasi tim, serta menjaga komitmen agar target pendataan dapat diselesaikan tepat waktu.

“Sensus Ekonomi ini untuk kepentingan bersama. Kebijakan ekonomi pemerintah ke depan disusun berdasarkan data yang dikumpulkan saat ini. Karena itu kami mengajak masyarakat menerima petugas dengan baik dan memberikan jawaban yang sebenarnya. Data tersebut diolah menjadi statistik nasional dan tidak berkaitan dengan pajak,” tegas Wisma. (Tov)