Kamis, 5 Nov 2026
Trending Tags

Dana RT di Magetan Belum Cair Jelang Lebaran, Pemkab Tunggu Aturan Teknis dari Provinsi

  • account_circle Kusnanto
  • calendar_month Rabu, 18 Mar 2026
  • visibility 192
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Wakil Bupati Magetan, Suyatni Prihasmoro dihadapan awak media menyampaikan bahwa bantuan dana untuk RT menunggu proses administrasi di tingkat gubernur, Foto : Kus-Sinergia

Sinergia | Magetan — Rencana pencairan bantuan dana untuk rukun tetangga (RT) di Kabupaten Magetan menjelang Hari Raya Idulfitri dipastikan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan masih menunggu rampungnya regulasi dari pemerintah provinsi sebagai dasar pelaksanaan program tersebut.

Wakil Bupati Magetan, Suyatni Prihasmoro, menyampaikan bahwa hingga kini proses administrasi masih berada di tingkat gubernur. Kondisi itu membuat pemerintah daerah belum bisa melangkah ke tahap teknis pencairan.

“Prosesnya masih menunggu aturan dari gubernur. Posisi kami belum bisa bergerak lebih jauh karena saat ini masih tahap evaluasi dan pengesahan,” ujar Suyatni.

Ia menjelaskan, meskipun Peraturan Daerah (Perda) terkait bantuan dana RT telah disetujui DPRD dan gubernur, namun implementasi di lapangan tetap belum bisa dilakukan. Hal ini lantaran Peraturan Bupati (Perbup) sebagai petunjuk teknis belum diterbitkan.

“Perdanya memang sudah ada, tetapi pelaksanaannya belum bisa jalan karena Perbup sebagai juknis masih dalam proses di provinsi,” jelasnya.

Terkait kemungkinan pencairan sebelum Lebaran, Pemkab Magetan belum dapat memberikan kepastian. Suyatni menegaskan, seluruh tahapan sangat bergantung pada selesainya regulasi di tingkat provinsi.

“Untuk bisa cair sebelum Lebaran, kami belum berani memastikan. Semua tergantung kapan aturan dari gubernur itu selesai,” tegasnya.

Meski demikian, Pemkab memastikan program bantuan dana RT tetap menjadi prioritas daerah. Skema pemanfaatan anggaran pun dirancang fleksibel, termasuk kemungkinan penggabungan dana antar-RT untuk proyek bersama.

“Misalnya beberapa RT sepakat menggabungkan anggaran untuk membangun jalan lingkungan, itu diperbolehkan dan justru bisa lebih efisien,” ungkapnya.

Menurut Suyatni, pendekatan berbasis swadaya masyarakat tersebut dinilai mampu menekan biaya sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan. “Kalau dikerjakan bersama oleh warga, hasilnya bisa lebih hemat dan tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga ikut merasa memiliki,” tambahnya.

Pemkab Magetan berharap regulasi dari pemerintah provinsi segera rampung agar bantuan yang dinantikan para ketua RT bisa segera disalurkan, meski kemungkinan besar tidak dapat terealisasi sebelum Hari Raya Idulfitri. (Kus)

Bagikan
  • Penulis: Kusnanto
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kantor DPMPTSP Kota Madiun Diubek-Ubek KPK, 1 Koper Besar Diangkut

    Kantor DPMPTSP Kota Madiun Diubek-Ubek KPK, 1 Koper Besar Diangkut

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 341
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Madiun tidak hanya dilakukan di rumah para tersangka. Namun, kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Madiun turut diubek-ubek tim penyidik pada Kamis (22/01/2026). Salah satunya di Kantor Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berada di Jalan D.I […]

    Bagikan
  • Remaja 14 Tahun Diduga Jadi Korban Kekerasan Ayah Tiri, Kasus Ditangani Unit PPA Polres Magetan

    Remaja 14 Tahun Diduga Jadi Korban Kekerasan Ayah Tiri, Kasus Ditangani Unit PPA Polres Magetan

    • calendar_month Sabtu, 28 Feb 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 279
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Kasus dugaan kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Kabupaten Magetan. Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun berinisial SD, warga Kecamatan Bendo, diduga menjadi korban penganiayaan oleh ayah tirinya berinisial BA (41). Peristiwa tersebut terungkap pada Sabtu sore (21/2/2026) pekan lalu. Kepala Desa Lemahbang, Puryadi, menjelaskan korban berlari ke rumah temannya yang […]

    Bagikan
  • BPBD Kota Madiun Waspadai Dampak Musim Kemarau Panjang, Petakan Daerah Rawan Krisis Air Bersih

    BPBD Kota Madiun Waspadai Dampak Musim Kemarau Panjang, Petakan Daerah Rawan Krisis Air Bersih

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 344
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi musim kemarau di Jawa Timur secara bertahap pada April – Juni 2026. Bahkan, diperkirakan puncak musim kemarau dominan terjadi pada Agustus 2026 mendatang. Karakteristik kemarau tahun ini pun sesuai prakiraan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Menyikapi hal itu, […]

    Bagikan
  • Rumah Warga di Mejayan Madiun Terbakar Saat Ditinggal Takziah, Kerugian Capai Ratusan Juta

    Rumah Warga di Mejayan Madiun Terbakar Saat Ditinggal Takziah, Kerugian Capai Ratusan Juta

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 243
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Sebuah rumah milik warga di Dusun Kedungjati RT 19 RW 06, Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, terbakar pada Jumat (27/3/2026) malam. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong karena pemiliknya sedang berada di Ponorogo untuk takziah. Kebakaran pertama kali diketahui warga sekitar yang melihat api sudah membesar dan menjalar hingga atap […]

    Bagikan
  • Ini Isi SE Gubernur Jatim Soal Larang Diskriminasi Usia dan Penahan Dokumen Pekerja

    Ini Isi SE Gubernur Jatim Soal Larang Diskriminasi Usia dan Penahan Dokumen Pekerja

    • calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 429
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Magetan — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait larangan diskriminasi usia dalam rekrutmen tenaga kerja. SE bernomor 560/14861/012/2025 tertanggal 2 Mei 2025 itu ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan di Jawa Timur. Poin penting menekankan dua larangan, yaitu perusahaan dilarang menahan dokumen asli milik pekerja dan dilarang melakukan diskriminasi usia […]

    Bagikan
  • Bapenda Kabupaten Madiun Bakal Hadirkan Inovasi Pembayaran PBB-P2 Lewat QRIS 

    Bapenda Kabupaten Madiun Bakal Hadirkan Inovasi Pembayaran PBB-P2 Lewat QRIS 

    • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik, khususnya dalam kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Salah satu terobosan terbaru adalah integrasi sistem pembayaran pajak menggunakan metode digital QRIS yang memungkinkan pencetakan mandiri oleh wajib pajak. Kanal pembayaran PBB-P2 melalui sistem QRIS  […]

    Bagikan
expand_less