Tinjau Langsung Tambang Sayutan, Anggota DPRD Jatim Soroti Mata Air hingga Berdekatan Permukiman
- account_circle Kusnanto
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 43
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sinergia | Magetan – Polemik tambang galian C di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Diana Sasa. Setelah beberapa kali menerima keluhan warga dalam forum audiensi dan hearing, ia memilih turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan.
Menurut Diana, kunjungan tersebut penting dilakukan karena persoalan tambang tidak cukup dipahami hanya melalui laporan maupun rapat dengar pendapat.
“Saya ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Persoalan seperti ini tidak cukup hanya dibaca dari laporan atau hearing saja. Kita harus melihat sendiri fakta sebenarnya,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Dari hasil peninjauan, Diana menemukan sejumlah kondisi yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius. Salah satunya keberadaan beberapa sumber mata air yang berada di sekitar area tambang dan selama ini menjadi sumber kebutuhan air warga.
Ia mengaku melihat langsung jaringan pipa yang menyalurkan air ke rumah-rumah penduduk, bahkan sempat mencoba air yang digunakan warga sehari-hari.
“Ternyata memang banyak mata air di kawasan ini. Saya melihat sendiri pipa-pipa yang mengalir ke rumah warga dan sempat minum langsung dari kran. Airnya masih sangat jernih dan segar,” katanya.
Selain mata air, Diana juga menemukan adanya rembesan air di sejumlah titik bekas galian. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis yang penting dan perlu mendapat perlindungan.
Hal lain yang menjadi sorotannya adalah jarak lokasi tambang yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman warga. Menurutnya, terdapat sedikitnya dua rukun tetangga (RT) yang berpotensi terdampak apabila aktivitas pertambangan terus berlangsung.
“Lokasinya sangat dekat dengan permukiman padat penduduk. Ini tentu harus menjadi perhatian karena ada warga yang berpotensi terdampak langsung,” tegasnya.
Tak hanya persoalan lingkungan, Diana juga menyoroti aspek sosial dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Di sekitar area tambang terdapat makam leluhur yang selama ini dianggap sakral oleh warga setempat.
Dari dialog dengan masyarakat, ia juga mendengar berbagai keresahan yang muncul sejak aktivitas tambang mulai berjalan. Warga mengaku kehidupan desa yang sebelumnya berjalan normal berubah setelah munculnya aktivitas pertambangan.
Dalam kunjungan tersebut, Diana juga menerima laporan dari sebuah keluarga yang mengaku lahan milik keluarganya telah dibuldozer tanpa sepengetahuan mereka. Informasi tersebut, menurutnya, perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
“Mereka menyampaikan tanah milik keluarganya sudah dibuldozer. Tentu ini harus ditelusuri dan diverifikasi, termasuk memastikan seluruh prosedur sosial maupun lingkungan sudah dijalankan sesuai aturan,” ujarnya.
Diana menyebut inspektur tambang bersama instansi terkait dijadwalkan melakukan pemeriksaan lapangan pada Selasa (9/6/2026). Ia berharap proses tersebut dilakukan secara objektif dan tidak hanya menjadi formalitas administratif.
“Kita tunggu hasil pemeriksaan di lapangan. Yang penting dilakukan secara serius dan berdasarkan fakta yang ada,” katanya.
Sebagai anggota DPRD Jawa Timur, Diana menilai polemik tambang Sayutan harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengingat kewenangan pengelolaan sektor pertambangan berada di tingkat provinsi.
Ia pun mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan yang menimbulkan konflik sosial maupun kekhawatiran lingkungan agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Kita tidak ingin kejadian-kejadian lama yang pernah menimbulkan korban akibat persoalan tambang kembali terulang karena lemahnya pengawasan,” pungkasnya.
Kunjungan lapangan tersebut menambah babak baru dalam polemik tambang Sayutan. Sejumlah temuan yang diungkap Diana dinilai memberikan gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan yang selama ini belum sepenuhnya terungkap dalam forum hearing maupun dokumen administratif. (Kus)
- Penulis: Kusnanto
- Editor: Diez





