Berita Terkini
Trending Tags

Ribuan Warga Magetan Serbu Polres untuk Urus SKCK Jelang Seleksi PPPK

  • account_circle Kusnanto
  • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
  • visibility 112
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, antrean panjang pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terlihat di Polres Magetan, Foto: Kusnanto – Sinergia

Sinergia | Magetan – Menjelang seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, antrean panjang pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terlihat di Polres Magetan. Hingga Selasa (16/09/2025), jumlah pengajuan sudah menembus 1.100 berkas.

Kasi Humas Polres Magetan, Ipda Indra, mengungkapkan lonjakan terbesar terjadi sehari sebelumnya. “Senin (15/09/2025) tercatat ada 550 pemohon dalam sehari. Itu jumlah paling tinggi dibanding hari-hari sebelumnya,” ujarnya. Rabu (17/09/2025).

Menurut Indra, sebagian besar warga datang untuk memenuhi persyaratan seleksi PPPK paruh waktu. “Berdasarkan informasi dari unit Intel maupun bagian SKCK, mayoritas dokumen ini memang dipakai untuk kebutuhan administrasi rekrutmen pegawai pemerintah,” jelasnya.

Meskipun pemohon membeludak, Polres Magetan belum menambah jam pelayanan. “Untuk sekarang masih memakai jam layanan seperti biasa. Data yang kami sampaikan ini murni dari Polres, bukan dari polsek,” kata Indra.

Ia juga menambahkan, masyarakat sebenarnya bisa melakukan pendaftaran SKCK secara daring, tetapi pencetakan dan pengambilan tetap wajib dilakukan di Polres Magetan.

Sebagai informasi, biaya pengurusan SKCK sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Rp30 ribu. Selain itu, setiap pemohon juga harus melampirkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan saat pengajuan.

Kusnanto – Sinergia

Bagikan
  • Penulis: Kusnanto

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tuntas Cari Lokasi, Pemkot Madiun Tetapkan Bengkok Winongo untuk Sekolah Rakyat

    Tuntas Cari Lokasi, Pemkot Madiun Tetapkan Bengkok Winongo untuk Sekolah Rakyat

    • calendar_month Jumat, 28 Nov 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Upaya menghadirkan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Madiun akhirnya menemukan titik terang. Setelah dua lokasi sebelumnya tidak memenuhi kriteria, pemerintah pusat memberikan persetujuan penggunaan lahan eks tanah bengkok Kelurahan Winongo yang berada di barat Kantor Kecamatan Manguharjo sebagai area pembangunan SR. Kepala Dinsos-PPPA Kota Madiun, Heri Suwartono, mengungkapkan bahwa proses […]

    Bagikan
  • R-APBD 2026, Proyeksi Pendapatan Daerah Rp. 1,108 Triliun, Belanja Daerah Rp. 1,168 Triliun

    R-APBD 2026, Proyeksi Pendapatan Daerah Rp. 1,108 Triliun, Belanja Daerah Rp. 1,168 Triliun

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 Kota Madiun mulai memasuki tahap pembahasan. Hal ini ditandai dengan penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Madiun atas Raperda APBD 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Madiun, Senin (15/09/2025). Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, mengungkapkan proyeksi pendapatan daerah pada tahun […]

    Bagikan
  • Exit Tol Magetan Masih Tertunda, Skema Pembiayaan Jadi Sorotan

    Exit Tol Magetan Masih Tertunda, Skema Pembiayaan Jadi Sorotan

    • calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Kepastian pembangunan exit tol di Kabupaten Magetan masih belum jelas. Proyek yang awalnya masuk Program Strategis Nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo itu hingga kini tertahan, terutama karena persoalan pendanaan dan hasil analisis kelayakan finansial. Pandemi Covid-19 membuat sejumlah PSN mengalami penundaan (P2), termasuk exit tol Magetan sebagaimana diatur dalam Keputusan […]

    Bagikan
  • Dua Desa di Ponorogo Ditetapkan Zona Merah Longsor, Belasan Jiwa Terancam

    Dua Desa di Ponorogo Ditetapkan Zona Merah Longsor, Belasan Jiwa Terancam

    • calendar_month Senin, 18 Mei 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo menetapkan dua desa sebagai zona merah rawan tanah longsor. Dua wilayah tersebut yakni Desa Banaran, Kecamatan Pulung, dan Desa Talun, Kecamatan Ngebel. Penetapan status tersebut dilakukan setelah adanya identifikasi dari tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang menilai kondisi geografis kedua desa berada […]

    Bagikan
  • Trotoar Diperlebar, Disperkim Pindahkan Sementara Tanaman Jalan Pahlawan

    Trotoar Diperlebar, Disperkim Pindahkan Sementara Tanaman Jalan Pahlawan

    • calendar_month Kamis, 16 Okt 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Upaya penataan kawasan Jalan Pahlawan, Kota Madiun, kembali berjalan. Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) mulai melakukan perapian taman serta pemangkasan pohon di sisi barat jalan utama tersebut sebagai bagian dari persiapan pelebaran trotoar. Kepala Bidang Prasarana Utilitas Umum, Pertamanan, PJU, dan Pemakaman Disperkim, Andi Anto, menjelaskan bahwa kegiatan penataan dimulai […]

    Bagikan
  • Sikapi Aksi Demo, PSHT Kubu Moerdjoko : Hormati Upaya Hukum di Pengadilan Play Button

    Sikapi Aksi Demo, PSHT Kubu Moerdjoko : Hormati Upaya Hukum di Pengadilan

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 662
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun kubu Ketua Umum R. Moerdjoko melalui Lembaga Hukum dan Advokasi (LHA) angkat bicara menyikapi aksi demo dari PSHT kubu Ketua Umum M. Taufiq yang digelar di Alun-Alun Kota Madiun pada Senin (02/02/2026). LHA PSHT Pusat Madiun menilai hak berpendapat diperbolehkan sesuai aturan Undang-Undang. […]

    Bagikan
expand_less