Gerakan Pangan Murah Digelar di Kota Madiun, Tekan Inflasi dan Lonjakan Harga Bahan Pokok

Sinergia | Kota Madiun – Upaya menekan inflasi serta mengendalikan lonjakan harga bahan pokok selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri terus dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kota Madiun di Lapangan Rejomulyo, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan tersebut disambut antusias warga. Sejak pagi, masyarakat terlihat mengantri untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok seperti minyak goreng, bawang merah, telur, hingga cabai dengan harga lebih terjangkau dibandingkan di pasaran.

Salah satu warga, Wiwin Kristiana, mengaku sengaja datang ke lokasi karena harga bahan pokok yang ditawarkan lebih murah. “Ini tadi beli minyak goreng, bawang merah, sama telur buat kebutuhan sehari-hari. Menurut saya untuk saat ini memang harganya lebih murah dibandingkan biasanya, makanya saya ikut antre karena mumpung murah,” ujarnya.

Ia mengatakan kegiatan seperti ini cukup membantu masyarakat, terutama pada momen Ramadan ketika harga bahan pokok biasanya mulai mengalami kenaikan. “Alhamdulillah terbantu. Biasanya kalau sudah bulan puasa harga bahan pokok melonjak. Walaupun selisihnya tidak terlalu jauh, tapi tetap membantu,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno, menjelaskan bahwa kegiatan Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menekan laju inflasi. Menurutnya, saat ini pasokan sejumlah komoditas di pasar induk memang mengalami penurunan, sehingga berdampak pada kenaikan harga di pasaran. Khususnya saat ini cabai rawit yang harganya masih tinggi.

“Contohnya di Pasar Induk Pare yang menjadi salah satu pemasok buah dan sayur di Jawa Timur. Biasanya suplai mencapai sekitar 30 ton per hari, tetapi saat ini hanya sekitar 20 ton. Artinya memang pasokannya berkurang,” jelas Heru.

Meski demikian, ia memperkirakan kondisi harga akan kembali normal dalam waktu dekat seiring dengan masa panen yang diperkirakan mulai berlangsung pada akhir Maret, terutama untuk komoditas cabai dari daerah dataran tinggi. “Nanti sekitar akhir Maret sudah mulai panen, terutama cabai dari daerah dataran tinggi. Kalau pasokannya meningkat, biasanya harga juga akan kembali normal,” ujarnya.

Selain melalui Gerakan Pangan Murah, pemerintah juga melakukan berbagai intervensi lain untuk menjaga stabilitas harga, seperti operasi pasar di sejumlah pasar tradisional yang menjadi acuan penghitungan inflasi, seperti di Kota Madiun ada Pasar Sleko dan Pasar Besar Madiun.

Heru menambahkan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menargetkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di 15 titik di berbagai daerah.

“Kota Madiun ini sudah titik yang ketiga dari total 15 titik yang direncanakan. Selain itu, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di sejumlah daerah,” katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kota Madiun karena dinilai mampu membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah bersama TNI dan Polri terus melakukan pemantauan harga serta pasokan bahan pokok di pasar-pasar tradisional.

“Hampir setiap hari laporan harga dari pasar selalu diperbarui oleh Dinas Perdagangan. Satgas juga terus memantau agar pasokan tetap aman dan harga stabil,” katanya.

Bagus menyebutkan salah satu komoditas yang sering memicu kenaikan inflasi adalah cabai, khususnya cabai rawit, karena menjadi kebutuhan utama masyarakat. “Warga Madiun ini terkenal suka makanan pedas. Cabai rawit sering jadi komoditas yang harganya naik cukup tinggi dan mempengaruhi inflasi,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah melakukan berbagai intervensi, termasuk melalui Gerakan Pangan Murah serta kerja sama antar daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan. “Kami juga bekerja sama dengan daerah sekitar seperti Kediri, Magetan, dan Blitar untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, karena Kota Madiun tidak memiliki lahan pertanian yang luas,” jelasnya.

Pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi lonjakan harga yang signifikan. Selain itu, subsidi harga juga dimungkinkan akan diberlakukan jika terpantau harga bahan pokok di pasaran melambung tinggi. “Jika terjadi kenaikan harga yang berpotensi memicu inflasi tinggi, pemerintah kota siap memberikan subsidi untuk membantu masyarakat,” pungkasnya. (krs)