HLM TPID Kota Madiun 2026, Ancaman Cuaca dan Geopolitik Jadi Fokus Pengendalian Inflasi Pangan

Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Rabu (29/4/2026). Forum strategis ini menyoroti potensi tekanan inflasi, khususnya dari sektor pangan akibat faktor cuaca dan dinamika global.

Kegiatan yang digelar di Kota Madiun ini dihadiri jajaran OPD Pemkot Madiun, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kediri, BPS Kota Madiun, Bakorwil Madiun, serta perwakilan asosiasi petani cabai dan bawang merah dan stakeholder terkait.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Deasi Surya Andarina, menegaskan bahwa komoditas pangan menjadi sektor paling rentan terhadap inflasi sepanjang tahun 2026. Menurutnya, potensi gangguan cuaca hingga akhir tahun berisiko mengganggu produksi pertanian.

“Yang perlu diwaspadai memang pangan. Tahun ini masih diprediksi ada gangguan cuaca sampai akhir tahun. Selain itu, dampak global seperti kenaikan harga minyak juga berpengaruh pada harga pupuk, yang akhirnya meningkatkan ongkos produksi pertanian,” ujarnya.

Ia menambahkan, kenaikan biaya produksi berpotensi mendorong kenaikan harga pangan di tingkat konsumen. Untuk itu, pemerintah daerah didorong memperkuat program ketahanan pangan seperti urban farming dan program pangan lestari agar mampu meredam gejolak harga.

“Dari Pemerintah Kota Madiun sudah punya urban farming tadi, kemudian ada program pangan lestari, itu mungkin bisa ditingkatkan di masing-masing daerah,” tutupnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, menekankan pentingnya tindak lanjut konkret atas rekomendasi Bank Indonesia dalam forum TPID. Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak bersikap pasif terhadap potensi inflasi.

“Saya minta apa yang menjadi saran dari BI benar-benar ditindaklanjuti. Kita tidak boleh lengah. Program kami adalah intervensi ke bawah agar masyarakat tetap aman, nyaman, dan tenang,” tegasnya.

Bagus juga menyoroti pentingnya validitas data dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci dalam menentukan strategi intervensi serta perencanaan anggaran daerah (APBD).

“Kalau datanya tidak valid, hasilnya juga tidak akan maksimal. Padahal program strategis pemerintah pasti berbasis presisi,” tambahnya.

Terkait dampak geopolitik dan fenomena El Nino terhadap inflasi, ia mengakui mulai adanya kenaikan harga, terutama pada sektor pengadaan barang. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam merealisasikan program, terutama yang berkaitan dengan standar harga satuan (SHS).

“Harga sekarang sudah di atas SHS. Kami tidak ingin menyalahi aturan, jadi masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

Meski demikian, ia memastikan kondisi inflasi di Kota Madiun saat ini masih relatif terkendali, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa kenaikan harga pada sektor lain berpotensi berdampak lanjutan terhadap harga bahan pokok.

“Untuk kebutuhan pokok masih aman, insyaallah. Tapi kebutuhan lain perlu diwaspadai karena bisa terdampak kenaikan,” pungkasnya.

Melalui HLM TPID ini, Pemerintah Kota Madiun menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah tantangan global dan perubahan iklim yang terus berkembang. (Krs)