Tak Cukup Jual Bahan Mentah, Khofifah Minta Petani Hutan Garap Hilirisasi Produk
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 47
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sinergia | Madiun – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong penguatan hilirisasi produk perhutanan sosial untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan yang dikelola masyarakat. Menurutnya, produk perhutanan sosial tidak cukup hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi harus diolah agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.
Pesan itu disampaikan Khofifah saat membuka Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 di Alun-Alun Reksogati, Caruban, Kabupaten Madiun, Sabtu (13/6). Kegiatan bertema “Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera” tersebut diikuti kelompok tani hutan, perguruan tinggi, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Jawa Timur.
Khofifah mengatakan Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan luasan perhutanan sosial terbesar di Indonesia, yakni hampir 30 persen dari total kawasan perhutanan sosial nasional. Selain itu, nilai transaksi ekonomi yang dihasilkan sektor tersebut juga menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain.
“Nilai tambah sekarang ada pada hilirisasi. Jangan berhenti pada penjualan bahan baku. Ketika ada dukungan teknologi, pendampingan perguruan tinggi, dan kemitraan dengan dunia usaha, produk perhutanan sosial bisa berkembang menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi,” ujar Khofifah.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian dalam pengembangan agroforestri adalah kopi. Khofifah menyebut sekitar 62 persen produksi kopi di Jawa Timur ditopang oleh sektor perhutanan sosial. Sementara secara nasional, kontribusi perhutanan sosial terhadap sektor kopi mencapai sekitar 60 persen.
Karena itu, ia menilai kolaborasi antara Kelompok Tani Hutan (KTH), perguruan tinggi, dan sektor industri perlu terus diperkuat. Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas produk, pengembangan inovasi, hingga pendampingan proses hilirisasi.
Menurut Khofifah, kemitraan yang dibangun melalui jambore ini diharapkan mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi para petani hutan sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha yang mereka jalankan.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkontribusi dalam pengembangan perhutanan sosial. Salah satunya diberikan kepada Bupati Madiun Hari Wuryanto sebagai Kepala Daerah Terbaik dalam Pendampingan Perhutanan Sosial.
Sementara itu, Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Madiun sebagai tuan rumah Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026.
Menurutnya, perhutanan sosial menjadi program strategis karena mampu menggabungkan upaya pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
“Tentunya kegiatan ini untuk memperkuat kelembagaan kelompok tani, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Juga dapat memperluas akses usaha dan pemasaran produk masyarakat hutan,” terangnya.
Pada momen yang sama, Hari juga menyampaikan harapan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur melanjutkan pembangunan jalur Selingkar Wilis yang menghubungkan Kabupaten Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, dan Nganjuk.
“Konektivitas kawasan Gunung Wilis akan membuka peluang ekonomi baru sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah selatan Jawa Timur,” pungkas Bupati. (Tov)
- Penulis: Tova Pradana
- Editor: Diez





