Ekonomi Tak Menentu, Pemkab Madiun Tunda Pengadaan Aspal Sebabkan Perbaikan Jalan Tertunda

Sinergia | Madiun – Keluhan masyarakat terkait banyaknya jalan berlubang di Kabupaten Madiun tampaknya belum akan segera terjawab. Hingga pertengahan tahun 2026, proyek pengadaan fisik untuk perbaikan jalan rusak belum juga berjalan. Penyebab utamanya adalah kelangkaan aspal yang terjadi sejak dua bulan terakhir.

Kondisi ini membuat sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang masih menunggu penanganan. Padahal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun menargetkan tingkat kemantapan jalan mencapai 73,66 persen pada tahun ini.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Madiun, Astutik Diah Ningsih, mengatakan hingga saat ini pihaknya baru bisa menjalankan kegiatan pemeliharaan rutin. Sementara pekerjaan fisik rehabilitasi jalan masih tertahan pada tahap perencanaan.

“Untuk perencanaan kami sudah selesai, hanya untuk menentukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kami masih menunggu ketetapan harga saat ini karena harga pasar kondisinya melebihi harga satuan pemkab,” ujar Astutik, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, masalah semakin rumit karena pasokan aspal dari produsen kosong sejak April lalu. Akibatnya, proses pengadaan yang telah dicoba dilakukan beberapa kali tidak membuahkan hasil.

“Selain itu, sejak April untuk aspalnya ini masih kosong, sehingga dua kali kami pengadaan di bulan kemarin gagal terus,” katanya.

DPUPR mencatat target jalan mantap tahun ini mencapai 756,887 kilometer dari total panjang jalan kabupaten sebesar 1.027,513 kilometer. Namun target tersebut berpotensi terhambat apabila ketersediaan material utama belum juga terpenuhi.

Astutik menegaskan sebenarnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan telah tersedia. Tahun ini, Pemkab Madiun mengalokasikan sekitar Rp 80 miliar untuk sektor jalan.

“Kalau dana kami ada, alokasi anggaran kami untuk jalan baik pengadaan maupun pemeliharaan dan lain-lain tahun ini sekitar Rp 80 miliar. Hanya barangnya dari produsen tidak ada, terutama aspal yang selama ini kosong,” jelasnya.

Meski demikian, DPUPR telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi apabila harga material mengalami kenaikan. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian volume pekerjaan dan menentukan skala prioritas penanganan jalan.

Pemeliharaan akan difokuskan pada ruas yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang agar kondisinya tidak semakin parah. Dengan strategi tersebut, penanganan jalan di berbagai wilayah tetap dapat dilakukan secara merata.

“Sebenarnya selama barangnya ada, kami siap untuk pengadaan. Kalau harga naik tidak masalah, akan kami sesuaikan panjangnya dan kami atur sedemikian rupa agar jalan di Kabupaten Madiun merata tertangani,” ungkapnya.

DPUPR berharap pasokan aspal segera tersedia sehingga proses pengadaan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Targetnya, pekerjaan fisik mulai berjalan paling lambat pada Juli 2026.

“Insyaallah target kami paling lambat bulan Juli sudah mulai pelaksanaan. Saat ini kami terus memantau, jika ada barang tersedia dari produsen langsung kami lakukan pengadaan untuk mengejar progres,” tandas Astutik. (Tov)