Sabet Penghargaan Kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan, Pemkot Madiun Terus Tingkatkan Inovasi
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
- visibility 163
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kota Madiun – Pendidikan merupakan fondasi untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, terampil dan berdaya saing. Karenanya, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab penting dalam merencanakan, mengatur dan mengelola layanan pendidikan di wilayahnya. Hal itu bertujuan dalam mengembangkan kapasitas satuan pendidikan, literasi, numerasi, serta karakter peserta didik melalui sinergi program lokal dan nasional.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa Bali pada Jumat (28/8/2026). Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun pun meraih penghargaan untuk kategori akses penduduk ke layanan pendidikan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri RI kepada Sekretaris Daerah Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto yang hadir mewakili Pemkot Madiun.
“Jadi itu dari Mendagri ada apresiasi periodik. Yang saat itu yang dinilai ada akses penduduk ke layanan pendidikan, kesehatan, kemudian 3 juta rumah, sama yang satu pengelolaan lingkungan hidup. Kita dapat yang akses penduduk ke layanan pendidikan. Itu juara 3 untuk kategori itu, insentifnya Rp. 1 miliar,” jelas Soeko saat dikonfirmasi Kamis (3/9/2026).
Lebih lanjut, penilaian terhadap penghargaan tersebut mencakup beberapa indikator. Seperti literasi hingga numerasi serta inovasi layanan pendidikan lainnya. Untuk menggenjot prestasi tahun mendatang, Pemkot Madiun telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun terkait indikator-indikator yang perlu ditingkatkan.
“Ya di pendidikan itu kan ada indikatornya. Ada literasi numerasi, kemudian sarana kelengkapan itu, gitu. Artinya kita kemarin ke BPS, saya sampaikan ke BPS, coba dievaluasi Madiun kurangnya apa, kan gitu. Karena semua kategori itu indikatornya dari BPS dan kementerian terkait,” jelasnya.
Pemkot Madiun meminta agar ada rekomendasi dari BPS untuk peningkatan pelayanan pendidikan kedepannya. Termasuk sektor-sektor lainnya yang perlu dibenahi agar mendukung program pembangunan Kota Pendekar.
“Makanya dari BPS saya suruh koordinasi kurangnya apa nanti kita genjot semuanya, bukan pendidikan. Termasuk bantuan beasiswa mahasiswa itu juga masuk penilaian,” imbuh Soeko.
Sementara, terkait dana intensif sebesar Rp. 1 miliar yang diterima Pemkot Madiun, Soeko mengaku masih belum memastikan peruntukannya. Pasalnya, belum ada petunjuk dari Kemendagri baik teknis maupun pencairan dana intensif tersebut.
“Terus terkait dengan penggunaan, itu masih belum ada petunjuk. Termasuk anggarannya itu disalurkan kapan masih belum ada petunjuk,” pungkasnya. (Krs)
- Penulis: Kriswanto
- Editor: Diez
