Kekeringan Ancam Ratusan Hektare Sawah di Madiun, PUPR Hanya Punya 300 Sumur Air Tanah

Sinergia | Madiun – Ancaman kekeringan mulai membayangi lahan pertanian di Kabupaten Madiun. Keterbatasan sumber air menjadi persoalan serius bagi petani, terutama ketika debit waduk dan embung terus menyusut selama musim kemarau.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Madiun saat ini hanya memiliki sekitar 300 sumur air tanah untuk membantu menopang kebutuhan irigasi. Sumur-sumur tersebut tersebar di 15 kecamatan, sementara luas lahan pertanian di Kabupaten Madiun hampir mencapai 30 ribu hektare. Kondisi itu membuat kapasitas sumur milik pemerintah belum mampu menjadi tumpuan utama untuk memenuhi kebutuhan pengairan seluruh lahan pertanian.

Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Vindha Bagus Devianto, mengatakan pihaknya juga tengah membangun enam sumur air tanah baru pada tahun ini. Namun, tambahan tersebut belum signifikan untuk mengatasi kebutuhan air secara keseluruhan.

“Kalau untuk mencukupi seluruh sawah, sumur PU jelas tidak cukup dengan luas pertanian Kabupaten Madiun yang hampir 30 ribu hektare,” ujar Vindha saat dikonfirmasi, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, debit air dari setiap sumur berbeda-beda. Produksinya berkisar antara 7 liter, 10 liter hingga 25 liter per detik, tergantung kemampuan pompa dan kondisi sumber air di masing-masing lokasi.

Petani Tak Bisa Hanya Mengandalkan Sumur PUPR.

Keterbatasan sumber air tersebut membuat petani tidak bisa sepenuhnya mengandalkan sumur milik pemerintah, terlebih apabila tetap menanam padi pada musim tanam ketiga (MT III).

PUPR sebelumnya telah menetapkan pola tanam padi-padi-palawija dengan mempertimbangkan debit air yang tersedia serta kebutuhan pengairan tanaman.

Vindha mengatakan, apabila petani tetap memilih menanam padi secara keseluruhan, diperlukan dukungan sumber air tambahan dari sumur pribadi milik petani.

“Kalau ditanami padi semua, harus ada pengkolaborasian dengan sumur pribadi petani. Kalau hanya sumur PU, tidak akan mencukupi,” jelasnya.

Kondisi tersebut dikarenakan keterbatasan air berpotensi mengganggu produktivitas pertanian apabila kemarau berlangsung lebih panjang.

Untuk mengantisipasi kekurangan air, Dinas PUPR Kabupaten Madiun juga melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo terkait pengaturan pengoperasian waduk serta optimalisasi embung.

Salah satu upaya yang disiapkan yakni normalisasi Embung Keresek. Namun, rencana tersebut masih menghadapi kendala perizinan karena akses menuju kawasan embung berada di wilayah Perhutani.

Di sisi lain, sejumlah sumur air tanah milik PUPR yang mengalami kerusakan juga tengah diperbaiki agar tetap dapat digunakan untuk membantu pengairan lahan pertanian.

“Kami sudah mengantisipasi melalui rencana tata tanam, pengoperasian waduk dan optimalisasi sumur air tanah,” tandas Vindha. (Tov)