DPRD Kabupaten Madiun Soroti Penurunan Pendapatan Daerah dalam Rapat Paripurna Perubahan APBD 2025
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Senin, 14 Jul 2025
- visibility 157
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Madiun – DPRD Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (14/07/2025). Sebanyak tujuh fraksi menyampaikan pandangan mereka atas Raperda tersebut. Masing-masing menyuguhkan kritik, catatan strategis, hingga usulan korektif atas berbagai aspek kebijakan fiskal yang diusulkan eksekutif.
Fraksi Golkar Nurani, Rakyat menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak yang mencapai Rp. 5,4 miliar. Fraksi ini mengusulkan pembentukan tim khusus untuk mengejar Dana Insentif Fiskal dari pemerintah pusat. Selain itu, mereka menekankan pentingnya penanganan jalan dan perawatan saluran irigasi pertanian.
Sementara itu, Fraksi Demokrat meminta penjelasan rinci atas penurunan pendapatan daerah sebesar Rp. 19,3 miliar dan pemotongan dana transfer pusat senilai Rp. 24,5 miliar. Fraksi Demokrat juga menanyakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), capaian indikator kinerja, hingga strategi percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), khususnya dalam penanggulangan stunting.
Rapat yang berlangsung di ruang utama DPRD itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Mujono dan dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Purnomo Hadi, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat, direktur BUMD, hingga tenaga ahli DPRD.
Di sisi lain Fraksi Gerindra, mengapresiasi penyusunan perubahan APBD 2025, namun menyoroti masih lemahnya kemandirian fiskal daerah. Mereka mendorong peningkatan PAD berbasis inovasi, evaluasi terhadap penyertaan modal ke Perumda, serta memberikan atensi pada insentif atlet Porprov dan pemerataan sistem PPDB di sektor pendidikan.
“Fraksi PDIP menggarisbawahi perlunya optimalisasi program prioritas yang mendukung visi dan misi kepala daerah. Mereka juga mengangkat isu implementasi kebijakan parkir berlangganan yang belum merata, terutama di pasar tradisional dan ruang publik.” terang Budi Wahono Ketua Fraksi PDI Perjuangan.
Merespons beragam kritik dan masukan dari legislatif, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti melalui koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami akan tindak lanjuti apa yang menjadi atensi DPRD melalui OPD, agar program kegiatan yang dijalankan hingga akhir tahun berjalan sesuai regulasi,” kata Hari.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari siklus penganggaran daerah, sekaligus mencerminkan dinamika checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat lokal.
Tova Pradana – Sinergia
- Penulis: Tova Pradana
