Soal Penghentian Produksi Beras Premium Bulan Emas, DKPP Madiun : Demi Kepatuhan Aturan
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
- visibility 42
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Madiun — Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Madiun menegaskan bahwa penghentian produksi beras premium bermerek Bulan Emas, Palur, Palur Pink oleh CV Martindo Rice bukan karena pelanggaran, melainkan bentuk kepatuhan terhadap regulasi mutu beras.
“Sebenarnya tidak ada masalah dengan CV Martindo Rice. Mereka hanya berusaha taat aturan dan memberi contoh bagi penggilingan padi lainnya,” kata Cahyo Sukmono Djati, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKPP Kabupaten Madiun, saat dihubungi Kamis (14/08/2025).
Menurut Cahyo, kekhawatiran muncul karena standar mutu beras premium diukur menggunakan alat khusus yang memastikan kadar beras patah (broken rice) maksimal 15 persen. Ketua Perpadi Kabupaten Madiun, Suwito, menjadi satu-satunya pelaku usaha lokal yang memiliki peralatan untuk menghasilkan beras premium.
“Kalau beras digiling kapasitas besar, tidak mungkin seluruh hasilnya diuji satu per satu. Karena itu spesifikasi harus ditaati supaya tidak ada perbedaan hasil ukur di lapangan,” jelasnya.
Permintaan beras premium, kata Cahyo, tetap ada di pasaran. Contohnya di Pasar Nglames, beras premium masih dijual dengan harga lebih tinggi daripada beras medium. Namun, penggilingan kecil hingga menengah khawatir soal konsistensi mutu dan kenaikan harga gabah yang memengaruhi harga beras jadi.
“Harga gabah basah sekarang sekitar Rp7.400 per kilogram, sedangkan gabah kering mencapai Rp8.200–Rp8.500. Ditambah biaya susut hasil giling, tenaga angkut, transportasi, hingga penjemuran, harga beras premium jelas terdorong naik,” ungkap Cahyo.
DKPP mengimbau seluruh penggilingan padi mematuhi spesifikasi mutu beras dan menghindari praktik pengoplosan dengan beras bantuan pemerintah, khususnya beras SPHP yang tengah marak di pasaran. Di Kabupaten Madiun, terdapat sekitar 23 hingga 32 penggilingan padi anggota Perpadi berskala menengah ke bawah.
“Faktor pembentuk harga itu bukan hanya gabah. Ada rendemen, biaya angkut, hingga kualitas panen. Karena itu, kita minta semua pihak disiplin mengikuti aturan agar pasar tetap sehat,” tutup Cahyo.
Tova Pradana – Sinergia
- Penulis: Tova Pradana
