BPBD Madiun Petakan Wilayah Rawan Kekeringan, Perkuat Mitigasi Hadapi Kemarau Panjang 2026

Sinergia | Madiun – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi berlangsung lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Sedikitnya 20 titik wilayah telah dipetakan sebagai daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Sementara kawasan hutan di sejumlah kecamatan juga menjadi perhatian khusus karena rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Mitigasi Peralihan Musim yang digelar dalam kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Madiun Tahun 2026 di Gedung Eka Kapti, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Caruban.

Kegiatan tersebut dihadiri relawan kebencanaan, perwakilan Desa Tangguh Bencana (Destana) dari 15 kecamatan, akademisi, pelaku usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Madiun.

Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun, Ageng Kurnia Wijayanto, mengatakan forum tersebut menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai stakeholder dalam menghadapi potensi bencana yang muncul saat musim kemarau.

“Esensi dari kegiatan ini adalah mengangkat peran serta BPBD bersama seluruh pemangku kepentingan agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama dalam upaya pengurangan risiko maupun potensi bencana di Kabupaten Madiun,” ujar Ageng.

Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir telah menghadapi musim penghujan dengan berbagai potensi bencana hidrometeorologi. Namun kini BPBD mulai mengalihkan fokus pada ancaman kekeringan dan kebakaran hutan yang diperkirakan meningkat mulai Juni hingga Agustus 2026 berdasarkan informasi dari BMKG.

BPBD telah memetakan sekitar 20 wilayah yang berpotensi mengalami dampak musim kemarau. Meski demikian, pihaknya berharap daerah-daerah tersebut tidak mengalami kekeringan seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

“Kami tetap melakukan langkah kesiapsiagaan. Sarana dan prasarana sudah kami siapkan agar kebutuhan masyarakat maupun potensi bencana akibat kemarau dan kekeringan bisa dimitigasi sejak dini,” katanya.

Untuk potensi kebakaran hutan dan lahan, wilayah Kecamatan Gemarang, Kare, dan Saradan menjadi kawasan yang mendapat perhatian lebih. Pasalnya, kawasan itu memiliki area hutan yang cukup luas dan rentan mengalami kebakaran saat musim kemarau.

Sementara itu, potensi kekeringan dan kekurangan air bersih relatif banyak ditemukan di wilayah dataran rendah, termasuk beberapa kawasan di Kecamatan Madiun. Namun BPBD menegaskan pemantauan tetap dilakukan di seluruh kecamatan tanpa terkecuali.

“Kami sudah menyampaikan informasi kepada 15 kecamatan untuk lebih memperhatikan kondisi wilayah masing-masing, terutama lahan tandus dan area yang berpotensi terjadi karhutla. Di sisi lain, sarana dan prasarana pendukung juga sudah mulai kami siapkan,” ujar Ageng.

Hingga pertengahan Juni 2026, BPBD mengaku belum menerima laporan signifikan terkait kekeringan, kekurangan air bersih, maupun kebakaran hutan yang berdampak besar. Meski demikian, masyarakat diminta aktif melaporkan setiap potensi kejadian agar dapat segera ditindaklanjuti.

Selain mitigasi lapangan, BPBD juga menggencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan air secara bijak selama musim kemarau. Warga diimbau mengurangi penggunaan air untuk kebutuhan yang tidak mendesak dan lebih mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari.

“Penggunaan air harus lebih efektif dan efisien. Masyarakat diharapkan dapat menghemat penggunaan air sehingga cadangan yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal selama musim kemarau berlangsung,” pungkasnya. (Tov)