Berita Terkini
Trending Tags

Empat Jabatan Strategis Kosong, Bupati Madiun Ngebut Cari Kepala Dinas Baru

  • account_circle Ega Patria
  • calendar_month Jumat, 22 Agt 2025
  • visibility 71
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Pemerintah Kabupaten Madiun membuka seleksi terbuka untuk mengisi empat jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), Foto : Tova – Sinergia

Sinergia | Kab. Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun membuka seleksi terbuka untuk mengisi empat jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang kosong usai rotasi pejabat pada Kamis (21/8/2025). Langkah cepat ini dilakukan sesuai instruksi Bupati Madiun Hari Wuryanto agar tidak terjadi kekosongan pimpinan di organisasi perangkat daerah (OPD).

Empat kursi jabatan strategis yang dilelang adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengumuman seleksi tercantum dalam surat resmi bernomor 02/402.201/PANSEL/2025 yang diunggah di laman bkpsdm.madiunkab.go.id. Pendaftaran dibuka selama 15 hari, hingga 5 September 2025, melalui sistem SN Karir milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Plt Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Madiun (BKPSDM) Kabupaten Madiun, Gangsar Ginayuh, mengatakan percepatan ini dilakukan agar pelayanan publik tidak terganggu. 

“Seleksi dibuka sehari setelah pelantikan pejabat kemarin. Semuanya berbasis sistem, jadi pendaftaran langsung melalui aplikasi BKN pusat,” ujarnya.

Image Not Found
Pemberitahuan online dari website resmi, Foto : Tova – Sinergia

Syarat utama calon pejabat meliputi pendidikan minimal S1 atau Diploma IV, pengalaman jabatan administrator atau fungsional ahli madya sekurang-kurangnya tiga tahun, kompetensi sesuai formasi, serta pengalaman kerja relevan minimal lima tahun.

Gangsar menambahkan pihaknya bakal menggandeng akademisi perihal assemen para pendaftar nantinya.  “Untuk proses asesmen, Pemkab Madiun menggandeng akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) yang sudah terakreditasi oleh BKN,” ungkap Gangsar.

Sementara proses seleksi berjalan, empat OPD tersebut dipimpin pelaksana tugas: Gunawi di PUPR, Siti Zubaidah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dr. Anies di Dinas Kesehatan, dan Hestu di Bakesbangpol.

Tova Pradana – Sinergia

Bagikan
  • Penulis: Ega Patria

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anak Stunting di Kabupaten Madiun Tersisa 1.786 Balita

    Anak Stunting di Kabupaten Madiun Tersisa 1.786 Balita

    • calendar_month Senin, 30 Des 2024
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 93
    • 0Komentar

    KAB. MADIUN – Pemerintah Kabupaten Madiun terus melakukan upaya guna menekan angka anak stunting. Sesuai data dari Dinas Kesehatan setempat, sebanyak 1.786 balita di Bumi Kampung Pesilat yang mengalami stunting. Upaya yang dilakukan Pemkab Madiun terbukti berhasil dengan turun 2,52 persen dibanding tahun lalu. “ Ada banyak faktor yang berperan dalam mendukung program penurunan stunting […]

    Bagikan
  • Bupati Wajibkan Pakai Baju Santri Menyambut Hari Santri Nasional 2025

    Bupati Wajibkan Pakai Baju Santri Menyambut Hari Santri Nasional 2025

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengeluarkan surat edaran bernomor 100.3.4.2/KH/11/405.01.2/2025 tentang Pakaian Khusus Menyambut Hari Santri Nasional. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, mahasiswa, guru, pedagang, hingga masyarakat umum diwajibkan mengenakan pakaian ala santri selama sembilan hari penuh. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menegaskan bahwa kebijakan ini […]

    Bagikan
  • Waduh !! Puluhan Siswa SMKN 1 Sine Ngawi Diduga Keracunan MBG

    Waduh !! Puluhan Siswa SMKN 1 Sine Ngawi Diduga Keracunan MBG

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Sinergia Mediatama
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Sinergia | Ngawi – Kasus dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di SMK Negeri 1 Sine Kabupaten Ngawi pada Rabu (01/10/2025). 51 siswa dirujuk ke Puskesmas Sine dan Ngrambe usai menyantap MBG. Gejala yang dialami para siswa mulai dari pusing, mual hingga diare. Dari pantauan di lokasi, pasien harus ditangani di […]

    Bagikan
  • MK Putuskan Pilkada Magetan PSU di 4 TPS

    MK Putuskan Pilkada Magetan PSU di 4 TPS

    • calendar_month Senin, 24 Feb 2025
    • account_circle Sinergia Mediatama
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Magetan – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Magetan pada Senin (24/2/2025). Hasilnya, Pilkada Magetan dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) untuk 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sidang  Putusan dipimpin oleh Hakim Ketua Suhartoyo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Paslon 03 Sujatno – Ida Yuhana Ulfa sebagai […]

    Bagikan
  • KPK Geledah Kantor Disbudparpora, Diduga Telisik Proyek Monumen Reog

    KPK Geledah Kantor Disbudparpora, Diduga Telisik Proyek Monumen Reog

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah hukum terkait dugaan praktik korupsi yang menyeret Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, bersama sejumlah pejabat di lingkup pemerintah kabupaten. Rabu (12/11/2025) sekitar pukul 11.00 siang, tim penyidik turun melakukan penggeledahan di beberapa titik di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran pemeriksaan […]

    Bagikan
  • Dana Desa 2026 Turun Drastis, Pembangunan Desa di Magetan Terancam Tertunda

    Dana Desa 2026 Turun Drastis, Pembangunan Desa di Magetan Terancam Tertunda

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Pengalihan fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026 untuk mendukung program prioritas nasional berdampak signifikan bagi pemerintah desa di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Para kepala desa mengaku prihatin lantaran besaran anggaran yang diterima menurun tajam, sehingga berpotensi menghambat pembangunan, khususnya infrastruktur. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Magetan, total pagu […]

    Bagikan
expand_less