Berita Terkini
Trending Tags

Implementasikan SE, Bupati Madiun Gowes ke Puspem Caruban

  • account_circle Tova Pradana
  • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
  • visibility 148
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Bupati Madiun bersepeda menuju kantor pusat pemerintahan Caruban. Foto : Tov-Sinergia

Sinergia | Madiun – Bupati Madiun Hari Wuryanto memilih bersepeda sejauh sekitar 22 kilometer dari Rumah Dinas Pendopo Muda Graha menuju Pusat Pemerintahan (Puspem) Caruban, Jumat (10/4/2026). Aksi itu menjadi bentuk implementasi kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sekaligus upaya mendukung efisiensi energi sesuai arahan pemerintah pusat.

Kebijakan WFH tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.5/660/402.201/2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Aturan ini mulai diberlakukan setiap hari Jumat.

Hari Wuryanto mengatakan, kebiasaan bersepeda sudah lama ia lakukan, bahkan telah menjadi rutinitas setiap hari Jumat selama bertahun-tahun. Menurutnya, aktivitas tersebut selaras dengan kebijakan WFH yang mendorong pola kerja lebih fleksibel sekaligus efisien.

“Saya memang sudah terbiasa bersepeda setiap Jumat. Ini juga sejalan dengan kebijakan WFH dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia juga mengajak jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan staf yang secara fisik memungkinkan untuk ikut bersepeda. Selain menjaga kesehatan, kegiatan tersebut dinilai dapat menekan penggunaan energi.

“Ya kami mengajak kepada seluruh jajaran OPD yang secara fisik kuat dan mampu untuk bersepeda ke kantor” ucapnya.

Tak hanya itu, gowes bersama juga dimanfaatkan untuk memantau kondisi lapangan secara langsung selama perjalanan menuju pusat pemerintahan.

” Berpseda ini sekaligus kita manfaatkan untuk mengecek kondisi lapangan” tambahnya.

Dalam SE tersebut, kebijakan WFH hanya berlaku bagi ASN di instansi non-pelayanan. Sementara itu, unit layanan publik, pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga camat dan lurah tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau work from office (WFO).(Tov).

Bagikan
  • Penulis: Tova Pradana
  • Editor: Kris/Byg

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkot Madiun Larang ASN Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran 2026

    Pemkot Madiun Larang ASN Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran 2026

    • calendar_month Rabu, 18 Mar 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Pemerintah Kota Madiun melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan kendaraan dinas berpelat merah untuk keperluan mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini diberlakukan menjelang masa libur panjang yang dimulai Rabu (18/3/2026) hingga Selasa (24/3/2026). Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, mengatakan larangan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pimpinan Organisasi […]

    Bagikan
  • Operasi Keselamatan Semeru 2026, Polres Madiun Fokus Disiplin Lalu Lintas photo_camera 3

    Operasi Keselamatan Semeru 2026, Polres Madiun Fokus Disiplin Lalu Lintas

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 546
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun — Kepolisian Resor (Polres) Madiun resmi menggelar Operasi Keselamatan Semeru 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari kedepan, mulai 2 hingga 15 Februari 2026. Operasi ini bertujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menjelang Operasi Ketupat Semeru 2026. Kegiatan tersebut diawali dengan Apel Gelar Pasukan di wilayah Kabupaten Madiun sebagai […]

    Bagikan
  • Serunya Pelajar Ikuti Lomba Panahan Tradisional di Ponorogo

    Serunya Pelajar Ikuti Lomba Panahan Tradisional di Ponorogo

    • calendar_month Sabtu, 19 Jul 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Puluhan pelajar dari berbagai kota di se-Karesidenan Madiun memadati Lapangan Nongkodono, Desa Nongkodono, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Sabtu (19/07/2025). Mereka antusias mengikuti lomba panahan tradisional yang menjadi agenda tahunan dan selalu ramai peminat. Kejuaraan ini unik karena seluruh peserta diwajibkan menggunakan busur tradisional, tanpa alat bidik modern. Busur hanya mengandalkan tali […]

    Bagikan
  • 93 PNS Dilantik, BKPSDM Temukan Sejumlah Pelanggaran, Bupati Tekankan Integritas

    93 PNS Dilantik, BKPSDM Temukan Sejumlah Pelanggaran, Bupati Tekankan Integritas

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun resmi melantik dan mengambil sumpah janji 93 calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2026. Prosesi tersebut digelar di Pendopo Muda Graha, Kamis (9/4/2026). Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Madiun untuk menegaskan kembali pentingnya disiplin dalam birokrasi. Kepala Badan Kepegawaian dan […]

    Bagikan
  • Hadiri Sertijab Bupati Magetan, Gubernur Khofifah Tekankan Pelaksanaan Program MBG, KMP, dan Sekolah Rakyat

    Hadiri Sertijab Bupati Magetan, Gubernur Khofifah Tekankan Pelaksanaan Program MBG, KMP, dan Sekolah Rakyat

    • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri acara serah terima jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Magetan periode 2025–2030, Hj. Nanik Endang Rusminiarti dan Suyatni Priasmoro, di ruang rapat paripurna DPRD Magetan, Senin (26/5/2025). Dalam sambutannya, Khofifah menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia mengingatkan bahwa waktu yang […]

    Bagikan
  • DPRD Desak Pemerintah Segera Reaktivasi Ribuan Warga Madiun Yang Mendadak Kehilangan Status PBI JK

    DPRD Desak Pemerintah Segera Reaktivasi Ribuan Warga Madiun Yang Mendadak Kehilangan Status PBI JK

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 187
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Sekitar 26 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Madiun dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini membuat ribuan warga yang sebelumnya menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan tiba-tiba kehilangan status kepesertaannya. Penonaktifan tersebut menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Madiun. Komisi B DPRD Kabupaten Madiun bahkan menggelar rapat dengar […]

    Bagikan
expand_less